KDKMP Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Desa dan Pangkas Rantai Distribusi

Pemerintah mempercepat penguatan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang lahir lewat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Program ini bertujuan memperpendek rantai distribusi barang subsidi, memperluas akses pasar, dan membuka pembiayaan bagi pelaku usaha desa. Targetnya mencapai 80.000 KDKMP; saat ini 23.000 lokasi telah selesai dibangun dan mulai memasuki fase operasional. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan peran strategis KDKMP dalam mendorong pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan.

Tiga fungsi utama KDKMP

KDKMP dirancang menjalankan tiga fungsi utama. Pertama, menyalurkan barang bersubsidi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat desa. Kedua, menjadi offtaker yang menyerap hasil produksi lokal. Ketiga, menjadi salah satu saluran penyaluran program pemerintah pusat.

"Khusus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan program prioritas pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Secara targetnya KDKMP ini bisa menggerakkan ekonomi, kemudian mengentaskan kemiskinan,"

Pangkas rantai distribusi

Salah satu tujuan strategis KDKMP adalah memangkas mata rantai distribusi barang subsidi. Dengan jaringan hingga tingkat desa dan kelurahan, distribusi diharapkan lebih cepat dan tepat sasaran. Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme penyaluran langsung dari BUMN produsen ke KDKMP untuk memotong perantara.

"Penyaluran barang subsidi ini menjadi penting. Karena, itu kan sebenarnya haknya rakyat yang sekarang relatif kurang tepat sasaran, terlalu panjang mata rantai distribusinya dan lain sebagainya,"

"Justru dengan penyaluran barang subsidi langsung dari pihak produksi produsen BUMN ini langsung ke KDKMP. Menurut saya, itu justru memotong rantai distribusi,"

Beberapa BUMN yang terlibat dalam pembahasan teknis antara lain Pertamina Patra Niaga, Pupuk Indonesia, dan Bulog. Komoditas yang menjadi prioritas penyaluran meliputi:

• Pupuk bersubsidi
• LPG 3 kilogram
• Beras SPHP
• Minyak goreng

Serap produk lokal dan perluas pembiayaan

KDKMP diproyeksikan menyerap hasil tani, hortikultura, perikanan, perkebunan, kerajinan, dan produk UMKM. Produk yang masuk dapat diproses dan dipasarkan keluar desa, sehingga membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal.

Pemerintah juga membuka peluang KDKMP menjadi unit layanan jasa perbankan dan saluran penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema ini diharapkan memperluas akses pembiayaan dan mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

"Harapannya adalah bahwa nanti masyarakat di perdesaan di kelurahan itu sadar bahwa mereka sekarang bukan hanya sekadar sebagai objek ekonomi. Namun, mereka bisa jadi pelaku ekonomi itu sendiri,"

Setiap koperasi nantinya akan memiliki manajer yang bertanggung jawab atas model bisnis dan keberlanjutan usaha. Selain menjadi penerima manfaat, warga didorong menjadi anggota dan pelaku ekonomi aktif.

Masuk ke industri untuk nilai tambah

Kementerian Koperasi mendorong KDKMP masuk ke sektor pengolahan agar produk memiliki nilai tambah lebih tinggi. Salah satu strategi adalah mempercepat pendirian pabrik yang dimiliki koperasi.

"Jadi bagaimana Kementerian Koperasi mendorong supaya koperasi masuk ke industri adalah sekarang kita mempercepat proses pendirian pabrik-pabrik oleh koperasi,"

Contoh konkret adalah dukungan bagi koperasi petani sawit membangun pabrik crude palm oil (CPO). Produk olahan tersebut dapat dihubungkan dengan jaringan KDKMP sebagai pasar lokal.

"Karena kita kan udah punya outlet-nya. Isi dari outlet KDKMP itu sebisa mungkin kita produksi sendiri. Minyak goreng yang kita bikin sendiri, kecap bikin sendiri, kan harusnya gitu,"

Capaian dan pemantauan

Dari target pembangunan sekitar 80.000 KDKMP, sejauh ini 23.000 telah selesai dibangun dan sedang bersiap operasional. Kementerian menggunakan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) untuk memantau aktivitas dan perkembangan koperasi secara terpusat.

Pemerintah berharap KDKMP mampu membangun ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, pembiayaan, distribusi, hingga pemasaran. Dengan model ini, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi lembaga lokal, tetapi juga jembatan bagi produk desa menuju pasar yang lebih luas.