Langkat Perpanjang Masa Transisi Pascabanjir 6 Bulan
Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH memimpin rapat penanganan banjir di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Langkat pada Kamis (18/6) terkait perpanjangan masa transisi dari status darurat menuju pemulihan.
Keputusan perpanjangan masa transisi
Dalam rapat itu disepakati masa transisi diperpanjang selama enam bulan. Periode baru ditetapkan mulai 25 Juni 2026 hingga 25 Desember 2026. Keputusan ini diambil karena program rehabilitasi dan pemulihan belum sepenuhnya tuntas pada sejumlah kecamatan terdampak banjir.
Alasan dan sasaran pemulihan
Meski kondisi darurat dinyatakan berakhir, proses pemulihan pada sektor infrastruktur dan pemenuhan hak-hak warga masih berlangsung. Pemerintah Kabupaten menilai tambahan waktu diperlukan untuk menyelesaikan perbaikan sarana-prasarana serta memastikan bantuan sosial dan layanan dasar terpenuhi secara merata.
Menurut Bupati, perpanjangan masa transisi bukan alasan untuk mengendurkan upaya. Sebaliknya, hal ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan percepatan penyelesaian program pemulihan.
"Terkait penanganan bencana, sekecil apa pun anggaran yang digunakan harus tetap dikoordinasikan dengan baik. Perpanjangan masa transisi ini bukan berarti kita bisa santai, tetapi justru menjadi kesempatan untuk memastikan seluruh proses pemulihan berjalan tuntas," tegas Syah Afandin.
Dukungan Forkopimda dan kejaksaan
Rapat juga mendapat dukungan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kejaksaan Negeri Langkat, melalui Kepala Seksi Intelijen Ika Lius Nardo, menyatakan kesiapan mendukung seluruh proses pemulihan dan penanganan pascabencana yang dilaksanakan Pemkab.
Sinergi lintas sektor disebut sebagai kunci agar program pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran. Bupati meminta semua perangkat daerah menjaga koordinasi agar rehabilitasi selesai sesuai target.
Peserta rapat
- Wakil Ketua II DPRD Langkat Antoni Ginting
- Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos, M.AP
- Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan, M.AP
- Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Drs. T.M. Auzai
- Unsur Forkopimda dan kepala perangkat daerah terkait
Rapat ini menegaskan komitmen bersama pemangku kepentingan untuk menuntaskan rehabilitasi dan pemulihan di wilayah terdampak. Dengan perpanjangan masa transisi, pemerintah daerah berharap penanganan dapat dilaksanakan secara terukur, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...
Polda Sumut Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang
Polda Sumut menangkap tujuh pelaku penembakan di Deliserdang pada 21/11; penangkapan pengembangan dari kasus...
Setahun Pascabencana, Konsorsium Jangkau 357 Ribu Penerima Manfaat di Aceh
Konsorsium Kebaikan Indonesia sudah menjangkau 357.000 penerima manfaat; penanganan darurat berjalan bersama...
Pasangan Suami Istri Tewas Setelah Avanza Tabrak Pohon di Kotapinang
Minibus Avanza menabrak pohon jati di Jalinsum Mampang Kotapinang malam 20/11; pasangan suami istri tewas, j...