Pelaku Usaha Didorong Perkuat Permodalan Hadapi Fluktuasi Dolar
Jakarta, 8 Juni 2026 — Pelaku usaha manufaktur didorong memperkuat struktur permodalan untuk menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dorongan ini muncul untuk menjaga likuiditas, operasional, dan stabilitas ketenagakerjaan di tengah kenaikan biaya produksi.
Dampak langsung pada biaya dan utang
Ekonom Universitas Indonesia, Prof. Telisa Aulia Falianty, menyatakan banyak industri padat karya masih bergantung pada impor bahan baku. Kondisi ini membuat biaya produksi sensitif terhadap pelemahan rupiah.
Selain kenaikan biaya input, korporasi yang memiliki kewajiban utang berdenominasi mata uang asing menghadapi beban layanan utang yang meningkat. Tekanan ini berpotensi menggerus arus kas dan margin perusahaan.
Rekomendasi penguatan permodalan
Untuk menjaga ketahanan, pelaku usaha dianjurkan mengoptimalisasi struktur permodalan melalui beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah membentuk kemitraan modal dan aliansi strategis untuk menyuntikkan likuiditas baru.
Modal kerja yang lebih kuat akan membantu perusahaan menahan tekanan jangka pendek tanpa mengorbankan investasi produktif.
Peran kebijakan fiskal
Pemerintah diharapkan memperkuat instrumen fiskal untuk menjaga aliran kas perusahaan. Evaluasi restitusi pajak dan kebijakan PPN disebut sebagai opsi yang dapat meringankan beban likuiditas korporasi.
Stimulus fiskal bersifat sementara namun krusial untuk memberikan ruang bagi perusahaan menata kembali biaya produksi dan kontrak impor.
Pola adaptasi ketenagakerjaan
Dalam menanggapi tekanan biaya, pengelolaan tenaga kerja sebaiknya menjadi langkah terakhir. Telisa menekankan pentingnya efisiensi tanpa mengorbankan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.
Ketika cost dari industri manufaktur itu naik, mereka kan harus melakukan efisiensi
Praktik yang direkomendasikan antara lain pengurangan jam kerja sementara, penjadwalan ulang produksi, dan skema kerja fleksibel sebelum mempertimbangkan pemutusan hubungan kerja.
Arah ke depan
Secara ringkas, kombinasi penguatan permodalan korporasi, dukungan fiskal yang tepat, dan kebijakan ketenagakerjaan yang bijak diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan. Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dinilai krusial untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi domestik.
Rekomendasi praktis:
- Percepat negosiasi kemitraan modal dan investor strategis.
- Evaluasi struktur utang, khususnya denominasi asing.
- Manfaatkan instrumen fiskal sementara untuk menjaga arus kas.
- Prioritaskan penyesuaian jam kerja ketimbang pemutusan hubungan kerja.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...