Pelaku Usaha Didorong Perkuat Permodalan Hadapi Fluktuasi Dolar
Jakarta, 8 Juni 2026 — Pelaku usaha manufaktur didorong memperkuat struktur permodalan untuk menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dorongan ini muncul untuk menjaga likuiditas, operasional, dan stabilitas ketenagakerjaan di tengah kenaikan biaya produksi.
Dampak langsung pada biaya dan utang
Ekonom Universitas Indonesia, Prof. Telisa Aulia Falianty, menyatakan banyak industri padat karya masih bergantung pada impor bahan baku. Kondisi ini membuat biaya produksi sensitif terhadap pelemahan rupiah.
Selain kenaikan biaya input, korporasi yang memiliki kewajiban utang berdenominasi mata uang asing menghadapi beban layanan utang yang meningkat. Tekanan ini berpotensi menggerus arus kas dan margin perusahaan.
Rekomendasi penguatan permodalan
Untuk menjaga ketahanan, pelaku usaha dianjurkan mengoptimalisasi struktur permodalan melalui beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah membentuk kemitraan modal dan aliansi strategis untuk menyuntikkan likuiditas baru.
Modal kerja yang lebih kuat akan membantu perusahaan menahan tekanan jangka pendek tanpa mengorbankan investasi produktif.
Peran kebijakan fiskal
Pemerintah diharapkan memperkuat instrumen fiskal untuk menjaga aliran kas perusahaan. Evaluasi restitusi pajak dan kebijakan PPN disebut sebagai opsi yang dapat meringankan beban likuiditas korporasi.
Stimulus fiskal bersifat sementara namun krusial untuk memberikan ruang bagi perusahaan menata kembali biaya produksi dan kontrak impor.
Pola adaptasi ketenagakerjaan
Dalam menanggapi tekanan biaya, pengelolaan tenaga kerja sebaiknya menjadi langkah terakhir. Telisa menekankan pentingnya efisiensi tanpa mengorbankan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.
Ketika cost dari industri manufaktur itu naik, mereka kan harus melakukan efisiensi
Praktik yang direkomendasikan antara lain pengurangan jam kerja sementara, penjadwalan ulang produksi, dan skema kerja fleksibel sebelum mempertimbangkan pemutusan hubungan kerja.
Arah ke depan
Secara ringkas, kombinasi penguatan permodalan korporasi, dukungan fiskal yang tepat, dan kebijakan ketenagakerjaan yang bijak diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan. Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dinilai krusial untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi domestik.
Rekomendasi praktis:
- Percepat negosiasi kemitraan modal dan investor strategis.
- Evaluasi struktur utang, khususnya denominasi asing.
- Manfaatkan instrumen fiskal sementara untuk menjaga arus kas.
- Prioritaskan penyesuaian jam kerja ketimbang pemutusan hubungan kerja.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
IHSG Diperkirakan Melemah, Pasar Cermati Laju Inflasi
IHSG diperkirakan melemah dan menguji level 6.000 di tengah aksi jual asing serta kenaikan inflasi September...
DJP Percepat Pemungutan PPh 22 melalui Empat Lokapasar
DJP mempercepat pemungutan PPh Pasal 22 melalui lokapasar mulai 1 Oktober 2026; empat platform ditunjuk dan...
Dua Wamenkeu Dilantik, Kemenkeu Perkuat Pelaksanaan APBN
Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman dilantik sebagai Wamenkeu pada 1 Okt 2026 untuk memperkuat pelaksana...
Rupiah Turun ke Rp17.966 di Tengah Ketidakpastian AS–Iran
Rupiah melemah 0,40% ke Rp17.966 per dolar pada 1 Okt 2026, terdorong ketidakpastian AS–Iran dan pergeseran...
IHSG Melemah 0,83% ke 6.020 pada Sesi I (1 Okt 2026)
IHSG turun 0,83% ke 6.020,69 pada sesi I (1 Okt 2026), terdorong volatilitas global dan penyesuaian portofol...
Rupiah Kembali Melemah, Analis Waspadai Risiko Tembus Rp18.000
Rupiah melemah ke Rp17.919 per dolar AS pada pembukaan 1 Okt 2026; analis sebut rentan tembus Rp18.000 jika...