Kemenperin Siapkan 3 Strategi Perkuat Industri Nasional

Kementerian Perindustrian mengumumkan tiga strategi untuk menjaga keberlangsungan industri manufaktur nasional di tengah ketidakpastian global. Pengumuman itu disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin, 8 Juni 2026, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Langkah ini ditujukan untuk memastikan aktivitas produksi tetap berjalan, menjaga daya saing, dan meredam risiko yang menekan perekonomian.

Tiga langkah strategis

Kemenperin, bersama kementerian dan lembaga terkait, merumuskan tiga langkah utama untuk memperkuat industri nasional. Ketiga langkah tersebut berfokus pada insentif, pengendalian impor, dan penataan pelabuhan masuk impor agar pengawasan lebih efektif.

• Penguatan insentif untuk mendukung kelangsungan produksi dan investasi sektor manufaktur.
• Pengendalian impor untuk melindungi produsen dalam negeri dan menjaga stabilitas pasokan.
• Penataan pelabuhan entry point untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memperbaiki tata kelola logistik nasional.

Penataan pelabuhan sebagai entry point impor

Agus menekankan penataan pelabuhan sebagai salah satu fokus penting. Pemerintah mengusulkan beberapa pelabuhan di luar Pulau Jawa untuk dijadikan pintu masuk impor barang konsumsi tertentu. Tujuannya untuk mengoptimalkan kapasitas pelabuhan dan memperkuat pengawasan terhadap arus barang.

Pelabuhan yang diusulkan antara lain Sorong, Bitung, dan Kupang, menurut keterangan yang disampaikan dalam rapat. Agus melihat utilisasi ketiga pelabuhan ini masih rendah, sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi regional jika ditetapkan sebagai entry point impor.

“Inisiasi penataan kembali pelabuhan masuk impor atau entry point bagi barang konsumsi tertentu, guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian impor. Sekaligus perbaikan tata kelola logistik nasional dan juga optimalisasi kapasitas pelabuhan-pelabuhan di luar Pulau Jawa,”

Tanggapan DPR dan fokus kebijakan

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta Kemenperin menghadirkan inovasi kebijakan yang relevan dengan dinamika geopolitik global. Ia mengingatkan dampak kondisi global terhadap nilai tukar dan arus modal, yang perlu diperhitungkan dalam perumusan kebijakan industri.

“Kami juga menginginkan agar Kementerian Perindustrian ini ada inovasi-inovasi baru. Untuk bagaimana jangan sampai dengan situasi politik global seperti sekarang, menyebabkan orang yang punya uang malah justru ambil uangnya, beli dolar yang menyebabkan dolarnya jadi langka,”

Saleh juga meminta Menteri Perindustrian memaparkan arah pengembangan sektor industri ke depan, agar DPR memahami dan mendukung langkah kebijakan yang akan diambil.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat memperkuat basis industri nasional, memperbaiki tata kelola logistik, dan memitigasi risiko eksternal yang memengaruhi stabilitas ekonomi. Keberhasilan implementasi ketiga strategi akan dipantau bersama lintas kementerian untuk menjaga kesinambungan produksi dan daya saing nasional.