DPR Minta Pemerintah Jaga Industri dari Dampak Geopolitik

Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah menjaga keberlangsungan industri nasional dari dampak situasi geopolitik global yang dinamis. Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026. Saleh menilai gangguan industri akan berimplikasi pada perkembangan ekonomi Indonesia.

Desakan DPR: Lindungi industri dari gejolak global

Saleh mengingatkan risiko yang muncul jika gejolak geopolitik menghambat produksi dan pengembangan industri. Ia meminta upaya kuat dari pemerintah untuk mengantisipasi efek domino terhadap perekonomian.

“Kita menginginkan jangan sampai industri kita terganggu dengan adanya situasi geopolitik yang sangat dinamis sekarang. Karena kalau terjadi gejolak-gejolak geopolitik kemudian berimplikasi pada industri dan pengembangannya dan itu akan berimplikasi pada pengembangan ekonomi di Indonesia,”

Permintaan dukungan bagi pengusaha nasional

Selain pengawasan, Saleh meminta pemerintah memberi pembinaan dan arahan kepada pengusaha yang tetap beroperasi di dalam negeri. Ia menyorot fenomena sebagian pengusaha menarik dananya lalu membeli dolar, yang berpotensi menaikkan kurs mata uang asing.

“Kita juga menginginkan agar pemerintah tetap bisa memberikan bimbingan, arahan, dan juga kerja sama dengan pengusaha-pengusaha nasional yang sekarang konsisten tetap ada di Indonesia. Karena ada juga pengusaha-pengusaha yang sekarang itu malah justru tarik uangnya, beli dolar, sehingga dengan begitu dolarnya naik,”

Saleh menegaskan pemerintah perlu memberi bantuan praktis, termasuk dukungan bahan baku dan akses modal. Bantuan modal menurutnya akan memunculkan kembali industri dan membuka lapangan kerja.

“Kalau ada bantuan modal, industri akan muncul lagi, lapangan pekerjaan muncul. Kalau lapangan pekerjaan muncul itu membantu masyarakat itu,”

Langkah Kemenperin: tiga strategi antisipatif

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menjaga produksi dan daya saing industri nasional. Ia memaparkan tiga strategi utama yang sedang dijalankan.

• Penguatan insentif untuk mendukung kelangsungan produksi dan investasi manufaktur.
• Pengendalian impor untuk mengurangi risiko gangguan pasokan dan praktik yang merugikan industri domestik.
• Penataan kembali entry point atau pelabuhan masuk impor untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan tata kelola logistik.

“Pemerintah terus-menerus mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menjaga keberlangsungan industri nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Upaya ini diarahkan untuk memastikan aktivitas produksi bisa tetap berjalan,”

Penataan pelabuhan dan optimasi di luar Jawa

Agus menyebut beberapa pelabuhan di luar Pulau Jawa yang diusulkan sebagai entry point untuk impor barang konsumsi tertentu. Tujuannya adalah memperbaiki pengawasan impor dan memaksimalkan kapasitas pelabuhan yang selama ini kurang dimanfaatkan.

• Sorong
• Bitung
• Kupang

Menurut Agus, pemanfaatan pelabuhan tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi baru dan memperbaiki alur logistik nasional.

Implikasi dan prospek

Permintaan DPR dan langkah Kementerian Perindustrian menunjukkan fokus pada mitigasi risiko eksternal sekaligus penguatan kapasitas domestik. Koordinasi lintas kementerian dan implementasi kebijakan seperti penataan pelabuhan akan menentukan efektivitas upaya ini ke depan.

Jika langkah-langkah tersebut dijalankan konsisten, diharapkan produksi tetap berjalan, investasi terjaga, dan peluang kerja meningkat—mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian geopolitik terhadap ekonomi nasional.