DPR Soroti Paradoks Serapan Anggaran Kemenperin

Komisi VII DPR RI menyoroti paradoks antara serapan anggaran Kementerian Perindustrian yang tercatat tinggi dengan rendahnya realisasi program prioritas. Temuan itu disampaikan dalam Rapat Kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026. Hingga awal Juni 2026, serapan mencapai 42,57 persen atau Rp898 miliar dari pagu Rp2,11 triliun, namun beberapa program penguatan industri menunjukkan realisasi minim.

Data serapan dan realisasi kabinet

Angka serapan yang disampaikan Kementerian Perindustrian menunjukkan capaian fiskal. Namun saat dianalisis per program, ada celah antara penyerapan anggaran dan capaian output program prioritas.

Kritik Komisi VII terhadap program prioritas

Wakil Ketua Komisi VII, Evita Nursanty, menekankan bahwa angka serapan tidak cukup jika program strategis belum terealisasi. Ia meminta perhatian khusus terhadap program yang langsung berdampak pada pelaku usaha dalam negeri.

"Serapan anggaran Kementerian Perindustrian sampai dengan awal Juni itu mencapai 42,57 persen atau Rp898 miliar dari pagu Rp2,11 triliun. Tetapi ketika kita melihat lagi lebih dalam program-program yang menjadi instrumen utama penguatan industri nasional, realisasinya masih sangat rendah,"

Evita secara khusus menyebutkan program penguatan IKM dan penumbuhan wirausaha baru sebagai contoh program yang realisasinya jauh di bawah pagu.

Tanggapan Menteri Perindustrian

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melaporkan bahwa realisasi anggaran hingga 5 Juni 2026 berada di atas target yang ditetapkan. Ia menyatakan keyakinan bahwa pelaksanaan program kementerian masih sesuai rencana dan optimistis target kinerja akan tercapai pada 2026.

"Realisasi anggaran sejak awal tahun hingga bulan Mei 2026 secara konsisten berada di atas target yang telah ditetapkan. Sampai dengan 5 Juni 2026, dari total pagu sebesar Rp2,11 triliun, anggaran yang telah direalisasikan Rp898 miliar,"

"Kami yakini bahwa dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan legislatif. Maka target-target pembangunan industri nasional dapat kita capai bersama,"

Implikasi dan langkah berikutnya

Temuan Komisi VII membuka kebutuhan evaluasi lebih mendalam pada efisiensi dan target program prioritas, khususnya yang menyasar IKM dan penumbuhan wirausaha. Pemerintah menyatakan kesiapan melanjutkan koordinasi dengan DPR untuk mempercepat realisasi output program.

Komisi VII mendorong evaluasi dan pelacakan pelaksanaan agar anggaran yang terserap juga berdampak nyata pada penguatan rantai pasok dan peningkatan kapasitas pelaku usaha industri di dalam negeri.