Perlinsos Digital Pangkas Pendaftaran Bansos dari 200 Hari ke Menit

Jakarta, 17 Juni 2026 — Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut B. Pandjaitan, menyatakan digitalisasi perlindungan sosial berhasil memangkas waktu pendaftaran bansos dari sekitar 200 hari menjadi hitungan menit. Keberhasilan uji coba di beberapa daerah mendorong perluasan layanan ke 42 kabupaten atau kota dan satu provinsi.

Percepatan pendaftaran dan pengurangan biaya

Sistem Perlinsos memungkinkan masyarakat mendaftar hanya dengan Nomor Induk Kependudukan atau NIK dan verifikasi wajah. Dengan cara ini, biaya pendaftaran yang dulu bisa mencapai Rp150.000 kini turun menjadi hampir tanpa biaya. Perubahan ini mempercepat proses dan mengurangi beban administratif bagi calon penerima bantuan.

Cakupan uji coba dan angka partisipasi

Uji coba terbatas Perlinsos dimulai di Banyuwangi dan kemudian dijalankan sejak 4 Juni 2026 di Surabaya serta seluruh wilayah Bali. Sampai 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 kepala keluarga telah mendaftar melalui portal ini. Secara total, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan untuk pendaftaran dan penyampaian sanggahan.

Tata kelola data dan teknologi

Portal mengintegrasikan data dari delapan kementerian dan lembaga melalui pendekatan Digital Public Infrastructure. Sistem mendukung identitas digital, verifikasi biometrik, pertukaran data antarlembaga, serta pembayaran digital. Masyarakat yang sudah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mendaftar mandiri, sedangkan yang belum dapat dibantu oleh agen pendamping.

Agen pendamping dan upaya inklusi

Kementerian Sosial bersama pihak terkait menyiapkan 60 ribu agen pendamping untuk membantu warga dengan literasi digital rendah. Hingga pelaksanaan uji coba, lebih dari 700 agen pendamping aktif, terdiri atas ASN, petugas PKH dan TKSK, tokoh masyarakat, PKK, serta Dasawisma. Langkah ini bertujuan memperluas akses dan memastikan proses pendaftaran berjalan lancar.

Kita sudah membuktikan bahwa teknologi buatan anak bangsa mampu menyelesaikan persoalan yang selama puluhan tahun menjadi tantangan. Dengan data yang semakin akurat dan terintegrasi, Presiden dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk memastikan bantuan negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan

Dampak fiskal dan target nasional

Perbaikan ketepatan sasaran bantuan diproyeksikan membuka potensi efisiensi belanja negara sekitar Rp170 triliun hingga Rp260 triliun, atau setara US 10 miliar hingga 15 miliar. Namun angka itu merupakan estimasi strategis dan bukan penghematan yang sudah terealisasi, karena realisasi bergantung pada kualitas data dan keberhasilan perluasan layanan.

Portal Perlinsos ditargetkan dapat diperluas secara nasional pada Oktober 2026. Program ini merupakan hasil kolaborasi sejumlah kementerian dan lembaga di bawah koordinasi KPTDP, dengan tujuan meningkatkan akurasi penerima manfaat dan efisiensi penyaluran bantuan sosial.