Wakil Kepala BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menyatakan akan memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah meninjau sistem pendukung program pada 5 Juni 2026. Ia menyoroti lemahnya integrasi data serta absennya proses validasi yang memadai sebagai masalah utama. Langkah perbaikan meliputi penguatan pengendalian internal dan pembangunan sistem yang tidak tergantung pada individu.

Temuan awal: sistem informasi belum terintegrasi

Agustina, yang memiliki pengalaman 34 tahun sebagai auditor di BPKP, mengatakan telah melakukan tinjauan awal terhadap platform yang mendukung pelaksanaan MBG. Ia menemukan banyak platform berjalan terpisah sehingga mempersulit pengambilan keputusan dan pengawasan. Proses verifikasi data juga belum berjalan baik, sehingga data program rentan tidak akurat.

"Sepintas melihat belum terintegrasi, kemudian proses validasinya sebenarnya belum ada, jadi itu yang akan menjadi concern saya."

Fokus perbaikan: tata kelola dan pengendalian internal

Menurut Agustina, perbaikan tata kelola harus dimulai dari penguatan sistem dan mekanisme kontrol. Ia menekankan bahwa penataan tidak boleh hanya mengandalkan sumber daya manusia. Sistem yang kuat diperlukan agar program tetap berjalan efektif tanpa bergantung pada individu tertentu.

"Tadi sudah dikenalkan Ibu Kepala bahwa background saya adalah dari BPKP, saya auditor 34 tahun. Jadi keahlian kami memang di bidang tata kelola dan pengendalian internal,"

"Karena kalau kita bicara tata kelola tapi kita tidak membuat sebuah sistem. Maka akan tergantung pada orang."

Kebijakan anggaran: moratorium penambahan dapur SPPG

Sejalan dengan upaya penataan, BGN memutuskan menunda penambahan dapur baru untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan ini ditempuh sebagai bagian dari efisiensi anggaran dan penataan pelaksanaan MBG agar manfaat lebih merata. Penundaan bersifat sementara sambil proses evaluasi dan refocusing penerima manfaat dijalankan.

"Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat (dan) moratorium dapur titik-titik baru,"

Implikasi dan langkah ke depan

Perbaikan tata kelola dan integrasi sistem diharapkan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program MBG. BGN perlu menyusun roadmap integrasi data, mekanisme validasi, serta standar operasional yang jelas. Dengan langkah ini, program diharapkan lebih transparan, dapat diawasi, dan memberikan manfaat sesuai tujuan kebijakan.