KSP: Presiden Terima Banyak Laporan Sebelum Kepala BGN Diganti

Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menyatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menerima beragam laporan dan masukan sebelum memutuskan mengganti Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Pernyataan itu disampaikan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026. Menurut Dudung, pergantian dilakukan untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih transparan dan akuntabel.

Alasan pergantian kepala BGN

Dudung menegaskan langkah itu bertujuan memastikan penggunaan anggaran MBG tepat sasaran. Ia menekankan anggaran berasal dari uang rakyat sehingga harus dijaga dari praktik korupsi dan penyimpangan.

Dudung Abdurachman: Presiden menginginkan ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal. Tidak ada korupsi, tidak ada penyimpangan, dan tidak ada kepentingan perseorangan maupun kelompok yang diuntungkan.

Laporan, temuan lapangan, dan dugaan penyimpangan

Dudung menyebut banyak informasi masuk ke Presiden dari berbagai sumber. Ia juga merujuk pada hasil inspeksi lapangan yang menemukan sejumlah ketimpangan, meski tidak semua aspek program bermasalah.

Beberapa isu yang disebut dalam pernyataan publik dan menjadi bagian pertimbangan antara lain:

• Adanya dugaan jual beli titik dapur MBG,
• Penggeledahan kantor BGN oleh Kejaksaan Agung,
• Ketimpangan pelaksanaan di lapangan yang memerlukan koreksi tata kelola.

Kemungkinan besar seperti itu. Banyak informasi yang sampai ke Presiden. Tapi tentu bukan hanya dari temuan saya di lapangan, melainkan dari banyak sumber, kata Dudung.

Dampak dan langkah selanjutnya

Dudung mengatakan Presiden ingin memastikan program unggulan ini berjalan maksimal tanpa celah penyimpangan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pergantian pimpinan BGN menjadi langkah awal untuk memperbaiki mekanisme pengawasan dan akuntabilitas.

Ke depan, langkah yang diprioritaskan adalah pengetatan pengawasan penggunaan anggaran, pembenahan prosedur distribusi MBG, serta koordinasi lebih erat dengan aparat penegak hukum bila ditemukan indikasi pelanggaran.

Dengan pergantian ini, pemerintah berharap program MBG dapat kembali fokus pada tujuan utama: menyediakan makanan bergizi bagi penerima yang tepat dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat tanpa praktik penyimpangan.