Puan Maharani: Perempuan di Parlemen Harus Dorong Transformasi Kebijakan

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan anggota parlemen perempuan harus aktif merancang kebijakan, mengawal anggaran, melakukan pengawasan, dan menjalankan diplomasi parlemen. Pernyataan itu disampaikan saat forum "Perempuan di Parlemen: Dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan" di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Pesan utama Puan

Puan menilai keterwakilan perempuan harus diterjemahkan menjadi perubahan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya perspektif perempuan dan keberpihakan pada kelompok yang selama ini sering diabaikan.

"Semuanya dengan menyertakan perspektif perempuan dan ada keberpihakan kepada kelompok-kelompok yang selama ini sering ditinggalkan,"

Data dan tantangan

Puan mencatat saat ini ada 130 anggota DPR perempuan dari total 580 anggota, atau sekitar 22,4 persen. Angka ini meningkat dibanding periode sebelumnya, namun masih di bawah ambang batas keterwakilan bermakna internasional sebesar 30 persen.

Menurutnya, tantangan bukan lagi kemampuan perempuan duduk di parlemen, tetapi kemampuan mereka memengaruhi arah kebijakan negara.

Peran legislatif dan diplomasi

Puan mengajak anggota parlemen perempuan untuk tidak hanya hadir dalam ruang pengambilan keputusan, tetapi juga ikut merancang ruang tersebut. Ia menjabarkan beberapa peran strategis yang harus dijalankan:

• Merancang agenda legislasi yang inklusif;
• Memperjuangkan kebijakan berpihak kepada masyarakat rentan;
• Mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran publik;
• Melaksanakan diplomasi parlemen baik domestik maupun internasional.

"Perempuan bukan hanya perlu duduk di ruangan pengambil keputusan, tetapi juga harus ikut merancang ruangan itu sendiri," tegas Puan.

Kolaborasi lintas sektor

Puan mengapresiasi peran Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) sebagai jembatan antara parlemen, pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Ia menilai transformasi kebijakan membutuhkan ekosistem yang menghubungkan regulasi dengan advokasi dan realitas lapangan.

Selain isu domestik, Puan juga menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam isu global seperti krisis iklim, keamanan manusia, dan geopolitik. Menurutnya, keterlibatan perempuan di ranah global bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan.

Penutup: langkah ke depan

Puan mengajak seluruh anggota parlemen perempuan membangun komitmen yang konkret, bukan sekadar simbol representasi. Ia menekankan perubahan harus terukur dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

"Ketika perempuan ikut merancang kebijakan, maka Indonesia tidak hanya akan maju, tetapi akan maju dengan adil, inklusif, dan utuh," tutupnya.