PDI Perjuangan Dorong Pengesahan Lima Raperda di Tulungagung
Tulungagung – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tulungagung menyampaikan pendapat akhir dan mendukung pengesahan lima rancangan peraturan daerah (Raperda) yang disetujui bersama dalam rapat paripurna, Rabu (20/5/2026). Lima Raperda itu meliputi partisipasi masyarakat, pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Tulungagung, kepemudaan, penyelenggaraan keolahragaan, dan lambang daerah.
Lima Raperda yang Disetujui
Rapat paripurna menyepakati lima Raperda sebagai bahan finalisasi sebelum pengesahan. Rincian Raperda yang dibahas adalah:
- Raperda tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Tulungagung
- Raperda tentang Kepemudaan
- Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
- Raperda tentang Lambang Daerah
Penguatan Partisipasi Publik
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Dio Jordy Alvian, menilai Raperda tentang partisipasi masyarakat sangat strategis. Raperda ini dirancang sebagai dasar hukum untuk memperkuat keterlibatan publik dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan daerah. Menurutnya, mekanisme yang diatur harus terbuka, transparan, dan akuntabel.
“Dengan adanya regulasi ini diharapkan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara lebih efektif,” ujar Dio.
Penguatan BPR Tulungagung
Fraksi mendukung Raperda pendirian Perusahaan Perseroan Daerah untuk BPR Bank Tulungagung. Tujuannya adalah meningkatkan kelembagaan dan kinerja BPR agar lebih profesional dan sehat. Regulasi diharapkan memperkuat peran BPR dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, terutama bagi sektor UMKM dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Kepemudaan dan Keolahragaan
Dio menegaskan bahwa pemuda merupakan aset strategis daerah. Raperda kepemudaan dimaksudkan untuk menjadi dasar pengembangan kapasitas, kreativitas, dan pemberdayaan generasi muda agar berperan aktif dalam pembangunan.
“Pemuda merupakan aset strategis daerah dan bangsa. Maka Raperda tentang Kepemudaan harus berpihak kepada pemuda,” ucapnya.
Soal keolahragaan, fraksi mendukung upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui olahraga yang terarah dan berkelanjutan. Mereka berharap pembinaan tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat secara luas.
“Kami berharap pembinaan olahraga tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga pada peningkatan kesehatan dan kebugaran masyarakat secara menyeluruh,” urainya.
Lambang Daerah sebagai Identitas
Untuk Raperda lambang daerah, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pengesahan segera agar lambang dapat berfungsi sebagai simbol identitas dan kebanggaan daerah. Regulasi ini diharapkan menjaga penggunaan lambang sesuai nilai historis, filosofis, dan kultural.
“Raperda ini penting, karena lambang daerah adalah identitas dan simbol pemersatu masyarakat di daerah yang memiliki nilai historis, filosofis dan kultural,” tandasnya.
Dengan pendapat akhir ini, fraksi memberikan dorongan agar lima Raperda segera dituntaskan melalui tahapan selanjutnya. Pengesahan diharapkan memperjelas regulasi yang berdampak langsung pada partisipasi publik, penguatan lembaga keuangan daerah, pemberdayaan pemuda, pengembangan olahraga, dan pengaturan identitas daerah.
Informasi lebih lanjut terkait perkembangan Raperda ini dapat diakses melalui Google News.
Berita Terkait
Kediri Lepas 1.213 Calon Jamaah Haji, Bupati Ingatkan Gotong Royong
Pemkab Kediri memberangkatkan 1.213 calon jamaah haji pada 20 Mei 2026; Bupati minta jamaah muda bantu lansi...
Bupati Gresik Ingatkan Orang Tua: Batasi Gadget demi Karakter PAUD
Bupati Gresik minta orang tua batasi gadget agar pembentukan karakter anak usia dini terjaga, disampaikan sa...
PDIP Jatim Lantik 12 PAC di Pacitan, Tegaskan Penguatan Ideologi
DPD PDI Perjuangan Jatim melantik 12 PAC di Pacitan (20/5/2026) untuk memperkuat ideologi, struktur kecamata...
PDI Perjuangan Lantik 12 PAC di Pacitan, Tekankan Penguatan Ideologi
DPD PDI Perjuangan Jatim melantik 12 PAC di Pacitan (20/5/2026) sebagai momentum penguatan ideologi dan pers...
Ngawi Wajibkan Kuota Kerja bagi Penyandang Disabilitas lewat Perda
Ngawi mewajibkan pemerintah daerah dan perusahaan menyediakan kuota kerja bagi penyandang disabilitas sesuai...
PDI Perjuangan Jatim Wajibkan Setiap PAC Punya Medsos Jelang Pemilu 2029
DPD PDI Perjuangan Jatim mewajibkan setiap PAC memiliki akun Instagram, Facebook, dan TikTok untuk memperkua...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!