Pemerintahan Surabaya Dipastikan Stabil saat Wali Kota Menunaikan Haji
SURABAYA — Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, memastikan roda pemerintahan Kota Surabaya tetap berjalan stabil selama Wali Kota Eri Cahyadi menunaikan ibadah haji. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa, 19 Mei 2026, setelah penunjukan Wakil Wali Kota Armuji sebagai pelaksana harian (Plh) wali kota.
Kesiapan tata kelola dan kontinuitas pelayanan
Anas menyatakan struktur tata kelola di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya telah terbentuk kuat. Menurutnya, pola kerja antar perangkat daerah sudah solid sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan tidak terganggu meski kepala daerah sementara berada di luar negeri.
Dengan sistem yang matang, Anas menilai layanan publik dan birokrasi akan tetap berjalan normal. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan kepada warga selama masa transisi.
Peran Armuji sebagai Plh wali kota
Pemilihan Wakil Wali Kota Armuji sebagai pelaksana harian dinilai sesuai dan terukur. Anas menilai Armuji, yang akrab disapa Cak Ji, memiliki chemistry dan pola koordinasi yang baik dengan pejabat lain di Pemkot Surabaya.
“Wakil Wali Kota Surabaya Armuji ditunjuk dari wali kota sementara sudah tepat,”
Penunjukan ini dimaksudkan untuk memastikan kelangsungan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari dan menjaga ritme kerja perangkat daerah selama wali kota menunaikan ibadah di Tanah Suci.
Fungsi pengawasan DPRD selama masa pelaksana harian
Anas menegaskan DPRD Surabaya, khususnya Komisi A, akan terus menjalankan fungsi pengawasan. Langkah ini untuk memastikan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan penanganan aduan masyarakat tetap berjalan sesuai standar pelayanan.
“Tata kelola pemerintahan di Kota Surabaya sudah kuat. Yang tidak boleh menurun adalah pelayanan masyarakat. Harus optimal,”
Ia menambahkan bahwa pengawasan legislatif penting untuk menjaga akuntabilitas dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan warga.
Harapan dan imbauan ke perangkat daerah
Anas berharap seluruh perangkat daerah menjaga ritme kerja dan tetap responsif terhadap kebutuhan warga selama wali kota berada di luar negeri. Ia menekankan bahwa keberhasilan tata kelola tidak hanya diukur dari jalannya birokrasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mempertahankan kualitas layanan publik.
Pelayanan masyarakat harus tetap berjalan maksimal dan tidak boleh ada penurunan, demikian penegasan Anas mengenai prioritas pelayanan bagi warga Surabaya.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
PDI Perjuangan Sampang Distribusikan Air dan Gelar Salat Istisqa
DPC PDI Perjuangan Sampang mendistribusikan air bersih dan menggelar salat Istisqa di Desa Labuhan, Sreseh,...
BUMDes dan Koperasi Tani Didorong Jadi Kunci Atasi Kemiskinan Tuban
Ony Setiwan mendorong optimalisasi BUMDes dan koperasi tani di Tuban untuk tingkatkan pendapatan desa dan ku...
Optimalkan BUMDes dan Koperasi, Ony Dorong Pengentasan Kemiskinan Tuban
Ony Setiwan minta optimalisasi BUMDes, koperasi tani, infrastruktur, dan akses pembiayaan untuk entaskan kem...
APBN 2027: Rp4.106T untuk Perlindungan dan Kesejahteraan Rakyat
APBN 2027 menempatkan Rp4.106,3 triliun untuk pertumbuhan, perlindungan sosial, pendidikan, pangan, dan peme...
Gandrung Sewu 2026: Latihan Gabungan Ribuan Penari di Banyuwangi
Ribuan penari menggelar latihan gabungan perdana di Banyuwangi menjelang Gandrung Sewu 2026 yang digelar 24...
DPRD Batu Minta Bahas Tuntas Piutang Pajak Rp24,4 M
DPRD Kota Batu dukung penyelesaian piutang pajak Rp24,4 miliar, tapi minta mekanisme dibahas bersama agar ta...