Pemerintahan Surabaya Dipastikan Stabil saat Wali Kota Menunaikan Haji
SURABAYA — Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, memastikan roda pemerintahan Kota Surabaya tetap berjalan stabil selama Wali Kota Eri Cahyadi menunaikan ibadah haji. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa, 19 Mei 2026, setelah penunjukan Wakil Wali Kota Armuji sebagai pelaksana harian (Plh) wali kota.
Kesiapan tata kelola dan kontinuitas pelayanan
Anas menyatakan struktur tata kelola di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya telah terbentuk kuat. Menurutnya, pola kerja antar perangkat daerah sudah solid sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan tidak terganggu meski kepala daerah sementara berada di luar negeri.
Dengan sistem yang matang, Anas menilai layanan publik dan birokrasi akan tetap berjalan normal. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan kepada warga selama masa transisi.
Peran Armuji sebagai Plh wali kota
Pemilihan Wakil Wali Kota Armuji sebagai pelaksana harian dinilai sesuai dan terukur. Anas menilai Armuji, yang akrab disapa Cak Ji, memiliki chemistry dan pola koordinasi yang baik dengan pejabat lain di Pemkot Surabaya.
“Wakil Wali Kota Surabaya Armuji ditunjuk dari wali kota sementara sudah tepat,”
Penunjukan ini dimaksudkan untuk memastikan kelangsungan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari dan menjaga ritme kerja perangkat daerah selama wali kota menunaikan ibadah di Tanah Suci.
Fungsi pengawasan DPRD selama masa pelaksana harian
Anas menegaskan DPRD Surabaya, khususnya Komisi A, akan terus menjalankan fungsi pengawasan. Langkah ini untuk memastikan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan penanganan aduan masyarakat tetap berjalan sesuai standar pelayanan.
“Tata kelola pemerintahan di Kota Surabaya sudah kuat. Yang tidak boleh menurun adalah pelayanan masyarakat. Harus optimal,”
Ia menambahkan bahwa pengawasan legislatif penting untuk menjaga akuntabilitas dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan warga.
Harapan dan imbauan ke perangkat daerah
Anas berharap seluruh perangkat daerah menjaga ritme kerja dan tetap responsif terhadap kebutuhan warga selama wali kota berada di luar negeri. Ia menekankan bahwa keberhasilan tata kelola tidak hanya diukur dari jalannya birokrasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mempertahankan kualitas layanan publik.
Pelayanan masyarakat harus tetap berjalan maksimal dan tidak boleh ada penurunan, demikian penegasan Anas mengenai prioritas pelayanan bagi warga Surabaya.
Berita Terkait
Kediri Lepas 1.213 Calon Jamaah Haji, Bupati Ingatkan Gotong Royong
Pemkab Kediri memberangkatkan 1.213 calon jamaah haji pada 20 Mei 2026; Bupati minta jamaah muda bantu lansi...
Bupati Gresik Ingatkan Orang Tua: Batasi Gadget demi Karakter PAUD
Bupati Gresik minta orang tua batasi gadget agar pembentukan karakter anak usia dini terjaga, disampaikan sa...
PDIP Jatim Lantik 12 PAC di Pacitan, Tegaskan Penguatan Ideologi
DPD PDI Perjuangan Jatim melantik 12 PAC di Pacitan (20/5/2026) untuk memperkuat ideologi, struktur kecamata...
PDI Perjuangan Lantik 12 PAC di Pacitan, Tekankan Penguatan Ideologi
DPD PDI Perjuangan Jatim melantik 12 PAC di Pacitan (20/5/2026) sebagai momentum penguatan ideologi dan pers...
Ngawi Wajibkan Kuota Kerja bagi Penyandang Disabilitas lewat Perda
Ngawi mewajibkan pemerintah daerah dan perusahaan menyediakan kuota kerja bagi penyandang disabilitas sesuai...
PDI Perjuangan Jatim Wajibkan Setiap PAC Punya Medsos Jelang Pemilu 2029
DPD PDI Perjuangan Jatim mewajibkan setiap PAC memiliki akun Instagram, Facebook, dan TikTok untuk memperkua...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!