Pemerintahan Surabaya Dipastikan Stabil saat Wali Kota Menunaikan Haji
SURABAYA — Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, memastikan roda pemerintahan Kota Surabaya tetap berjalan stabil selama Wali Kota Eri Cahyadi menunaikan ibadah haji. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa, 19 Mei 2026, setelah penunjukan Wakil Wali Kota Armuji sebagai pelaksana harian (Plh) wali kota.
Kesiapan tata kelola dan kontinuitas pelayanan
Anas menyatakan struktur tata kelola di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya telah terbentuk kuat. Menurutnya, pola kerja antar perangkat daerah sudah solid sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan tidak terganggu meski kepala daerah sementara berada di luar negeri.
Dengan sistem yang matang, Anas menilai layanan publik dan birokrasi akan tetap berjalan normal. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan kepada warga selama masa transisi.
Peran Armuji sebagai Plh wali kota
Pemilihan Wakil Wali Kota Armuji sebagai pelaksana harian dinilai sesuai dan terukur. Anas menilai Armuji, yang akrab disapa Cak Ji, memiliki chemistry dan pola koordinasi yang baik dengan pejabat lain di Pemkot Surabaya.
“Wakil Wali Kota Surabaya Armuji ditunjuk dari wali kota sementara sudah tepat,”
Penunjukan ini dimaksudkan untuk memastikan kelangsungan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari dan menjaga ritme kerja perangkat daerah selama wali kota menunaikan ibadah di Tanah Suci.
Fungsi pengawasan DPRD selama masa pelaksana harian
Anas menegaskan DPRD Surabaya, khususnya Komisi A, akan terus menjalankan fungsi pengawasan. Langkah ini untuk memastikan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan penanganan aduan masyarakat tetap berjalan sesuai standar pelayanan.
“Tata kelola pemerintahan di Kota Surabaya sudah kuat. Yang tidak boleh menurun adalah pelayanan masyarakat. Harus optimal,”
Ia menambahkan bahwa pengawasan legislatif penting untuk menjaga akuntabilitas dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan warga.
Harapan dan imbauan ke perangkat daerah
Anas berharap seluruh perangkat daerah menjaga ritme kerja dan tetap responsif terhadap kebutuhan warga selama wali kota berada di luar negeri. Ia menekankan bahwa keberhasilan tata kelola tidak hanya diukur dari jalannya birokrasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mempertahankan kualitas layanan publik.
Pelayanan masyarakat harus tetap berjalan maksimal dan tidak boleh ada penurunan, demikian penegasan Anas mengenai prioritas pelayanan bagi warga Surabaya.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Eri Cahyadi Minta Sport Center Potro Agung Dikelola Mandiri Warga
Wali Kota Eri meresmikan Sport Center Potro Agung (5/7/2026) dan minta pengelolaan mandiri warga agar tak be...
Wabup Lamongan: Kader Ansor Harus Jadi Pemimpin Digital
Wabup Lamongan minta kader GP Ansor Brondong jadi pemimpin adaptif dan kuasai ruang digital untuk jaga perda...
Warga Lamongan Desak Normalisasi Bengawan Jero, Minta TPT dan Perbaikan Jalan
Warga Dapil IV Lamongan mendesak normalisasi Bengawan Jero, pembangunan TPT, dan perbaikan jalan pasca-banji...
PDI Perjuangan Bojonegoro Perkuat Mesin Partai hingga Ranting
DPC PDI Perjuangan Bojonegoro gelar Rakorcab sosialisasi penjaringan Ranting, terapkan kuota 30% perempuan d...
Ngawi Perkenalkan Pusaka Kanjeng Kiai Parikesit pada Kirab Hari Jadi
Kabupaten Ngawi memperkenalkan pusaka baru Kanjeng Kiai Parikesit saat kirab pusaka Hari Jadi ke-668, disert...
PNI 99 Tahun: Hasto Ajak Perkuat Demokrasi dan Marhaenisme
Hasto Kristiyanto pada peringatan PNI ke-99 (4 Juli 2026) ajak kader perkuat demokrasi, hidupkan Marhaenisme...