Fahira Dukung Percepatan RUU Daerah Kepulauan: 6 Urgensi
Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, menyambut positif perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan dalam Sidang Bersama DPR dan DPD di Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Fahira menilai penyebutan itu menjadi momentum penting untuk mempercepat penyelesaian regulasi yang telah lama diperjuangkan DPD RI.
Presiden menyinggung perjuangan DPD terkait RUU yang kini masuk pembahasan tripartit antara DPR, DPD, dan pemerintah. Fahira menyampaikan optimisme agar pembahasan dapat segera diselesaikan tanpa mengorbankan kualitas substansi hukum.
"Saya mengapresiasi Presiden Prabowo yang secara khusus menyinggung RUU Daerah Kepulauan. Ini merupakan sinyal politik yang sangat positif,"
Menurut Fahira, hadirnya UU khusus akan membantu mewujudkan pembangunan yang lebih adil bagi warga di wilayah kepulauan dan menjawab kekhususan geografis yang selama ini kurang diperhitungkan.
Enam urgensi RUU Daerah Kepulauan
-
Mengakhiri bias daratan.
Indonesia konstitusionalnya adalah negara kepulauan, tetapi perencanaan pembangunan masih banyak didesain dengan paradigma daratan. Fahira menegaskan pendekatan pembangunan harus menyesuaikan karakter wilayah kepulauan agar masyarakat pulau tidak tertinggal.
-
Keadilan fiskal bagi daerah kepulauan.
Biaya penyediaan infrastruktur, transportasi, penempatan tenaga pendidik dan kesehatan, serta distribusi logistik di kepulauan lebih tinggi. Fahira mendorong pembahasan skema Dana Khusus Kepulauan sebagai instrumen afirmasi untuk mempercepat pembangunan yang proporsional.
-
Mempercepat konektivitas dan pemerataan layanan dasar.
RUU harus memperkuat konektivitas antarpulau serta memperpendek rentang kendali pelayanan publik agar akses pendidikan, kesehatan, energi, telekomunikasi, dan transportasi setara dengan daratan.
-
Kepastian kewenangan dan harmonisasi regulasi.
Fahira menekankan perlunya kejelasan pembagian kewenangan pusat-daerah dalam pengelolaan laut, pesisir, tata ruang, dan sumber daya agar tidak tumpang tindih dengan UU lain.
"Yang saat ini dibutuhkan adalah kerangka hukum yang memahami kekhususan karakter kepulauan sehingga pemerintah dapat bekerja lebih efektif,"
-
Menjadikan ekonomi biru sumber kesejahteraan.
RUU harus memastikan potensi perikanan, pariwisata bahari, energi, dan logistik menghasilkan nilai tambah di daerah, membuka lapangan kerja, serta menghormati hak masyarakat lokal dan adat.
-
Memperkuat kedaulatan dan ketahanan wilayah perbatasan.
Pembangunan pulau terluar berkaitan langsung dengan kehadiran negara. Fahira menyatakan ketika masyarakat sejahtera dan konektivitas kuat, kedaulatan negara juga diperkuat.
Dampak dan harapan ke depan
Fahira berharap optimisme Presiden dapat diterjemahkan ke dalam langkah konkret pada forum tripartit antara DPR, DPD, dan pemerintah. Penyelesaian RUU diharapkan tidak hanya cepat, tetapi juga menghasilkan aturan yang aplikatif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat kepulauan.
"Saya berharap optimisme Presiden bahwa RUU ini akan selesai benar-benar kita wujudkan,"
Jika dikawal dengan serius, UU Daerah Kepulauan bisa menjadi landasan kebijakan yang mengubah pola pembangunan nasional menuju pemerataan yang lebih nyata bagi wilayah kepulauan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...