PPEI Dorong Percepatan Pengembangan Panas Bumi
Pemuda Penggerak Energi Indonesia (PPEI) mendesak pemerintah mempercepat pengembangan panas bumi di wilayah berpotensi. Desakan itu disampaikan pada forum Geothermal Corner dengan tema 100 Tahun Panas Bumi Indonesia pada Jumat, 31 Juli 2026. Tujuannya untuk memperkuat transisi energi nasional sekaligus mendorong pemerataan pembangunan daerah.
Forum dan peserta
Forum menjadi ruang dialog antara pemerintah, legislatif, pelaku industri, praktisi, dan pemuda. Beberapa narasumber hadir untuk membahas langkah percepatan dan tantangan pengembangan panas bumi.
- Budi Herdianto — Koordinator Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi & Inspektur Panas Bumi, Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM
- Ahab Sihabudin — Anggota Komisi VI DPRD Jawa Barat
- Saepul Hidayat — Kepala BPKAD Kabupaten Garut
- Erwandi Yanto — Government and Public Relations, Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang
- M. Kholifan — Perwakilan Star Energy Geothermal
- Yudi R. Darajat — Praktisi
Alasan percepatan pengembangan
PPEI menilai panas bumi sebagai sumber energi terbarukan yang mampu menyediakan pasokan listrik andal dengan emisi rendah. Pengembangan lebih cepat dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendukung ketahanan energi.
"Momentum 100 Tahun Panas Bumi Indonesia merupakan bukti bahwa energi panas bumi telah menjadi sumber energi bersih dan berkelanjutan yang memberikan manfaat besar bagi bangsa. Baik dalam penyediaan listrik maupun mendukung pengurangan emisi,"
— kata Taofik Rofi Nugraha, Ketua Umum PPEI, dalam keterangan resmi, Jumat, 31 Juli 2026.
Dampak ekonomi dan sosial
Menurut PPEI, pemanfaatan panas bumi yang lebih luas dapat mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja di daerah. Pengembangan proyek juga memberi efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.
Industri panas bumi juga menyediakan kontribusi bagi pembangunan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH), bonus produksi, dan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Hal ini dinilai membantu pendanaan program pembangunan berkelanjutan di wilayah operasi.
Kolaborasi untuk akselerasi
PPEI mengapresiasi pengembang yang menjalankan operasional sesuai ketentuan dan memberdayakan masyarakat. Organisasi ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan generasi muda.
Dengan sinergi itu, PPEI berharap pengembangan panas bumi bisa berlangsung lebih cepat dan adil. Langkah tersebut dinilai krusial untuk menuju kemandirian energi yang bersih, berkelanjutan, dan berkeadilan di Indonesia.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenbud Usulkan Tari Zapin ke UNESCO untuk Perkuat Pelestarian
Kementerian Kebudayaan mengusulkan Tari Zapin ke UNESCO (29 Sept 2026) untuk memperkuat pelestarian lintas g...
Korlantas Buka Layanan Blokir ETLE di Samsat Seluruh Indonesia
Korlantas membuka layanan pengurusan blokir ETLE langsung di Samsat mulai 30 September 2026 untuk memudahkan...
STNK Digital Resmi Berlaku, Pengendara Tak Perlu Bawa STNK Fisik
Korlantas luncurkan STNK Digital lewat aplikasi Digital Korlantas; dokumen elektronik ini setara hukum denga...
Basarnas Alihkan Pencarian Jurnalis ke Operasi SAR Rutin
Basarnas tetap melanjutkan pencarian lima jurnalis lewat operasi SAR rutin; pencarian berlangsung 24 jam ses...
Wamensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan
Wamensos mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan; Pemkab sediakan lahan 8,1 ha untuk m...
Menko Pangan Tawarkan Insentif Karbon untuk Investor Hijau
Menko Pangan Zulkifli Hasan tawarkan insentif pasar karbon untuk tarik investasi hijau di sektor pangan, sam...