Mendagri Minta Percepatan Persetujuan Anggaran Rehab-Rekon Sumatra

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta percepatan persetujuan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di wilayah Sumatra. Permintaan itu disampaikan usai pertemuan dengan Menteri Keuangan di Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.

Permintaan percepatan anggaran

Tito, yang juga menjabat Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, menegaskan ada beberapa usulan anggaran yang menjadi prioritas dan sudah diajukan oleh kementerian/lembaga. Menurutnya, persetujuan cepat dari Kementerian Keuangan diperlukan agar penanganan persoalan di wilayah terdampak bisa segera berjalan.

"Ada empat yang menurut saya super prioritas, yang mohon dari Bapak Menteri Keuangan bisa meng-approve secepat mungkin karena dari K/L-K/L itu, kementerian/lembaga itu sudah mengajukan,"

Rencana dan realisasi anggaran

Tito menjelaskan program rehab-rekon pascabencana Sumatra telah memiliki rencana induk dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp100,1 triliun hingga 2028. Pemerintah juga telah menyalurkan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun langsung kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat.

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp39 triliun untuk 32 kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas PRR Pascabencana Sumatra. Dari jumlah itu, sekitar Rp31,1 triliun telah disalurkan kepada tujuh kementerian/lembaga.

• Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
• Kementerian Sosial
• Badan Pusat Statistik (BPS)
• Kementerian Perhubungan
• Kementerian Kesehatan

Prioritas anggaran yang menunggu persetujuan

Tito meminta tujuh penyaluran yang sudah berjalan dilengkapi dengan persetujuan empat usulan anggaran yang masih tertunda. Keempat usulan tersebut ditujukan untuk pemulihan sektor kunci.

• Kementerian Pertanian: pemulihan sawah dan perkebunan
• Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): rehabilitasi tambak
• Kementerian Agama: perbaikan pesantren, madrasah, dan rumah ibadah
• Kementerian UMKM: bantuan pemulihan usaha masyarakat terdampak

Tito menambahkan sejumlah kementerian telah memulai penanganan menggunakan anggaran reguler hasil refocusing. Meski demikian, pencairan anggaran tambahan dinilai penting untuk memastikan pemulihan berjalan lebih optimal.

"Kalau sudah di-transfer, maka kami nanti saya sebagai Kasatgas akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehab-rekon,"

Pemantauan dan keterbukaan informasi

Satgas PRR akan terus memantau pelaksanaan rehab-rekon di lapangan. Tito juga meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah aktif menyampaikan perkembangan program kepada publik agar hasil penanganan terlihat oleh masyarakat.

"Supaya rehab-rekon betul-betul terlihat di mata masyarakat,"

Penutup

Percepatan persetujuan anggaran menjadi kunci agar rencana induk senilai Rp100,1 triliun dapat direalisasikan tepat waktu. Jika disetujui dan dicairkan, pemerintah berharap pemulihan infrastruktur dan layanan publik di wilayah terdampak dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.