Amurwani: Peran Perempuan Kunci dalam Pengambilan Keputusan Nasional
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, menyatakan perempuan memegang peran sentral dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan nasional. Pernyataan itu disampaikan saat dialog interaktif bersama Pro3 RRI melalui telekonferensi pada Selasa, 26 Mei 2026.
Jumlah perempuan hampir separuh populasi
Amurwani menyoroti besarnya populasi perempuan di Indonesia sebagai alasan utama menguatkan peran mereka dalam kebijakan publik. Menurut data Badan Pusat Statistik, perempuan mengisi 49,6 persen dari total penduduk.
"Kalau kita lihat saat ini data BPS menunjukkan perempuan ada 49,6 persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia,"
Dengan proporsi tersebut, kata Amurwani, perempuan seharusnya menjadi kekuatan produktif dalam berbagai sektor.
Perempuan sebagai pengambil keputusan
Lebih lanjut, Amurwani menekankan perempuan membawa perspektif berbeda yang penting bagi kualitas kebijakan. Ia menyebut peran perempuan tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pembuat keputusan.
"Tentu saja perempuan, kalau kita lihat dari separuh tadi, mempunyai kekuatan yang besar bagi bangsa ini. Tentunya untuk proses pengambilan keputusan dan juga dalam proses pembangunan bangsa,"
Namun ia mengakui keterlibatan perempuan belum maksimal pada praktiknya.
Kebutuhan kebijakan dan ruang setara
Untuk menutup kesenjangan itu, pemerintah menurut Amurwani terus mendorong upaya keadilan gender. Fokusnya antara lain memberikan akses setara pada pendidikan, peluang kerja, dan kepemimpinan publik.
"Namun, kalau kita lihat keterlibatan perempuan merupakan belum maksimal,"
Ia menegaskan perlunya kebijakan yang memastikan perempuan menjadi subyek dalam pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.
Implikasi untuk pembangunan berkelanjutan
Amurwani mengaitkan keterlibatan perempuan dengan target pembangunan berkelanjutan. Tanpa partisipasi aktif perempuan, pencapaian tujuan pembangunan diperkirakan sulit optimal.
"Mungkin nanti kita bisa bahas bagaimana pentingnya upaya menghadirkan keadilan dan keberlanjutan dalam pembangunan. Dengan menjadikan perempuan sebagai subyek dalam pembangunan itu sendiri,"
Ia berharap kesadaran publik mengenai pentingnya kesetaraan gender terus meningkat, sehingga peran perempuan dalam pembangunan dapat berkembang menyeluruh.
Informasi terkait data populasi dan indikator lain dapat ditelaah melalui situs resmi BPS dan kebijakan dapat dipantau di laman Kementerian PPPA.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
MUI Waspadai Belajar Agama Lewat AI Tanpa Bimbingan Guru
MUI mengingatkan bahaya belajar agama hanya lewat AI tanpa bimbingan ulama dan menggaungkan gerakan "jihad d...
10 Juta Pelanggan Sudah Registrasi Biometrik SIM, Menkomdigi
Lebih dari 10 juta pelanggan telah menjalani registrasi biometrik SIM sejak 1 Juli 2026; pemerintah evaluasi...
Cholil Nafis: AI Tak Bisa Jadi Guru Agama, MUI Dorong Jihad Digital
Wakil Ketua MUI Cholil Nafis menegaskan AI tidak bisa menjadi guru agama dan MUI akan melancarkan 'jihad dig...
Ahmad Muzani: KUII Ke-8 Jadi Wadah Persatuan Umat Islam
Ahmad Muzani menyebut KUII Ke-8 momentum tepat untuk menyatukan umat Islam menghadapi ketidakpastian politik...
Kemkomdigi Tindaklanjuti Putusan MK soal Sisa Kuota Internet
Kemkomdigi akan menindaklanjuti Putusan MK yang mewajibkan penyedia menjaga sisa kuota pelanggan agar tetap...
MUI Perkuat Persahabatan RI-Palestina Lewat Program Beasiswa
MUI memperkuat persahabatan Indonesia-Palestina lewat program beasiswa bagi pelajar Palestina yang dibiayai...