DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Pelaku Penyekapan YTR

Anggota Komisi III DPR, Abdullah, mengecam dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR yang diduga dilakukan Taufik Hidayat selama tiga tahun. Pernyataan disampaikan Kamis, 25 Juni 2026, setelah tersangka ditangkap oleh Polda Jawa Barat. Abdullah meminta aparat menegakkan hukuman maksimal karena kekerasan berlangsung dalam waktu panjang.

Desakan hukuman dan opsi kebiri

Abdullah menilai kasus ini tidak bisa dipandang sebagai penganiayaan biasa karena berlangsung lama dan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi korban. Ia menilai riwayat kekerasan tersangka terhadap mantan istri menunjukkan pola berulang yang berpotensi membahayakan publik.

Fakta dugaan kekerasan terhadap mantan istri menunjukkan pola perilaku berbahaya yang perlu mendapat perhatian. Hukuman kebiri dapat menjadi upaya melindungi masyarakat dari potensi ancaman serupa pada masa depan.

Ia mengatakan hukuman kebiri layak dipertimbangkan, mengingat adanya indikasi kekerasan berulang. Abdullah menekankan perlunya proses hukum tegas tanpa kompromi terhadap segala bentuk kekerasan.

Respon kepolisian dan perkembangan penyidikan

Penangkapan tersangka oleh Polda Jawa Barat disambut baik oleh DPR sebagai langkah awal menghadirkan keadilan. Kepolisian terus mendalami kasus untuk mengumpulkan bukti dan memeriksa motif yang melatarbelakangi penyekapan serta penganiayaan terhadap YTR.

Hingga kini penyidik belum menerima laporan resmi terkait dugaan korban lainnya.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Hendra Rochmawan, menyatakan pihaknya membuka ruang bagi masyarakat untuk melapor. Penyidik memantau sejumlah unggahan media sosial dari pihak yang mengaku pernah menjadi korban pelaku.

Publik yang memiliki informasi atau merasa menjadi korban dipersilakan melapor kepada kepolisian melalui Direktorat PPA-PPO Polda Jawa Barat atau layanan darurat Polri 110.

Dukungan untuk korban dan perlindungan publik

Abdullah menegaskan bahwa negara harus memastikan perlindungan bagi korban melalui jalur hukum yang tersedia. Ia juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis untuk membantu pemulihan korban setelah mengalami kekerasan.

Permintaan pembukaan posko pengaduan ditujukan untuk memfasilitasi kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor. Langkah ini dianggap penting agar proses hukum dapat menjangkau semua pihak yang terkena dampak.

Kasus ini menjadi sorotan karena durasi kekerasan yang panjang dan indikasi pola berulang. Proses penyidikan intensif masih berlangsung, sementara publik menanti hasil penyelidikan dan langkah hukum yang tegas.