Komisi V Dorong Penguatan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat
Anggota Komisi V DPR, Edi Purwanto, mendorong penguatan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum. Pernyataan itu disampaikan pada pembahasan kebijakan, dikutip Minggu 14 Juni 2026, dengan tujuan membantu percepatan pembangunan infrastruktur di daerah yang menghadapi keterbatasan anggaran.
Kenapa IBM jadi prioritas
Menurut Edi, banyak daerah saat ini kesulitan membiayai proyek infrastruktur lokal. Kondisi itu membuat peran program IBM menjadi lebih krusial karena memberikan instrumen pendukung bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan.
Ia menilai jika program ini tidak diperkuat, kualitas dan akses infrastruktur di tingkat lokal bisa semakin menurun. Edi menekankan pentingnya perhatian kementerian terhadap kesenjangan antarwilayah.
"Kami berharap Menteri PU betul-betul mempertimbangkan wilayah,"
Tantangan pembiayaan infrastruktur nasional
Edi juga menyoroti kebutuhan pembiayaan yang lebih memadai untuk menjaga kualitas infrastruktur secara nasional. Ia menyebut tantangan ke depan membutuhkan dukungan anggaran yang cukup agar program-program pembangunan tidak terhenti.
Politikus tersebut mendorong pemerintah mencari solusi pembiayaan agar kebuntuan proyek di daerah dapat dikurangi secara bertahap.
- Keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah
- Kebutuhan pendanaan untuk pemeliharaan infrastruktur
- Perluasan peran masyarakat dalam pelaksanaan proyek lokal
Tanggapan Kementerian Pekerjaan Umum
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, merespons dorongan itu dengan berjanji mengoptimalkan pelaksanaan program IBM. Ia menyatakan kementerian akan melakukan pembahasan lanjutan untuk memperkuat program dan menyesuaikan pelaksanaannya sesuai arahan Komisi V DPR.
"Kami akan maksimalkan,"
Langkah lanjutan yang dijanjikan kementerian mencerminkan upaya koordinasi antara legislatif dan eksekutif untuk memperbaiki kondisi infrastruktur di tingkat daerah. Penguatan IBM diharapkan tidak hanya meningkatkan ketersediaan fasilitas, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jangka panjang.
Prospek ke depan: Pemerintah perlu memformulasikan skema pembiayaan yang jelas dan mekanisme pengawasan agar penguatan IBM efektif. Rencana pembahasan lanjutan menjadi momentum untuk menuntaskan kendala anggaran dan pelaksanaan di lapangan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...