Komisi V Dorong Penguatan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat

Anggota Komisi V DPR, Edi Purwanto, mendorong penguatan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum. Pernyataan itu disampaikan pada pembahasan kebijakan, dikutip Minggu 14 Juni 2026, dengan tujuan membantu percepatan pembangunan infrastruktur di daerah yang menghadapi keterbatasan anggaran.

Kenapa IBM jadi prioritas

Menurut Edi, banyak daerah saat ini kesulitan membiayai proyek infrastruktur lokal. Kondisi itu membuat peran program IBM menjadi lebih krusial karena memberikan instrumen pendukung bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan.

Ia menilai jika program ini tidak diperkuat, kualitas dan akses infrastruktur di tingkat lokal bisa semakin menurun. Edi menekankan pentingnya perhatian kementerian terhadap kesenjangan antarwilayah.

"Kami berharap Menteri PU betul-betul mempertimbangkan wilayah,"

Tantangan pembiayaan infrastruktur nasional

Edi juga menyoroti kebutuhan pembiayaan yang lebih memadai untuk menjaga kualitas infrastruktur secara nasional. Ia menyebut tantangan ke depan membutuhkan dukungan anggaran yang cukup agar program-program pembangunan tidak terhenti.

Politikus tersebut mendorong pemerintah mencari solusi pembiayaan agar kebuntuan proyek di daerah dapat dikurangi secara bertahap.

• Keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah
• Kebutuhan pendanaan untuk pemeliharaan infrastruktur
• Perluasan peran masyarakat dalam pelaksanaan proyek lokal

Tanggapan Kementerian Pekerjaan Umum

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, merespons dorongan itu dengan berjanji mengoptimalkan pelaksanaan program IBM. Ia menyatakan kementerian akan melakukan pembahasan lanjutan untuk memperkuat program dan menyesuaikan pelaksanaannya sesuai arahan Komisi V DPR.

"Kami akan maksimalkan,"

Langkah lanjutan yang dijanjikan kementerian mencerminkan upaya koordinasi antara legislatif dan eksekutif untuk memperbaiki kondisi infrastruktur di tingkat daerah. Penguatan IBM diharapkan tidak hanya meningkatkan ketersediaan fasilitas, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jangka panjang.

Prospek ke depan: Pemerintah perlu memformulasikan skema pembiayaan yang jelas dan mekanisme pengawasan agar penguatan IBM efektif. Rencana pembahasan lanjutan menjadi momentum untuk menuntaskan kendala anggaran dan pelaksanaan di lapangan.