Mentan Perintahkan Pengecekan Distribusi Pupuk dan Irigasi di Gowa
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memerintahkan pengecekan distribusi pupuk bersubsidi dan kondisi irigasi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, usai menerima laporan mahasiswa saat kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Selasa 2 Juni 2026. Perintah itu muncul setelah seorang mahasiswa, Arham, melaporkan kesulitan petani memperoleh pupuk di Kecamatan Bontomarannu dan kerusakan jaringan irigasi di wilayah yang sama.
Perintah verifikasi dan ancaman pencabutan izin
Amran meminta jajarannya segera melakukan verifikasi dan penelusuran ke lapangan terhadap keluhan distribusi pupuk. Pemeriksaan diarahkan untuk mengetahui apakah ada distributor yang menyebabkan kendala distribusi.
"Kalau memang benar ada distributor yang menyebabkan petani kesulitan mendapatkan pupuk, segera cek. Kalau terbukti melanggar, cabut izinnya," kata Amran.
Instruksi ini menunjukkan langkah tegas pemerintah untuk memastikan pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani tepat waktu dan sesuai aturan.
Irigasi: pengawasan dan peran balai
Selain pupuk, mahasiswa juga melaporkan kerusakan jaringan irigasi di Bontomarannu. Amran mengarahkan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan untuk mengawal penyelesaian masalah tersebut.
Amran menegaskan bahwa masalah petani tidak boleh berhenti sebagai diskusi akademis; setiap laporan harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan, termasuk perbaikan teknis dan monitoring berkala.
Isu strategis: swasembada, alih fungsi lahan, dan energi
Mahasiswa dalam dialog juga mempertanyakan strategi mempertahankan swasembada pangan di tengah perubahan iklim dan terus berlangsungnya alih fungsi lahan pertanian. Mereka mengangkat beberapa poin penting:
- Strategi menghadapi perubahan iklim untuk produksi pangan.
- Upaya mencegah alih fungsi lahan sawah.
- Pengembangan energi terbarukan berbasis sektor pertanian.
Menjawab itu, Amran menyatakan pemerintah memperkuat produksi melalui pembangunan irigasi, penyediaan benih unggul, modernisasi pertanian, dan perlindungan lahan sawah.
"Alih fungsi lahan sawah tidak boleh dibiarkan. Sawah dan irigasi harus kita jaga karena menjadi fondasi utama ketahanan pangan nasional," ucapnya.
Soal energi, Amran menyebut hilirisasi sawit menjadi biodiesel sebagai salah satu upaya mendukung kemandirian energi nasional.
Penutup: pentingnya tabayyun dan kritik berbasis data
Di akhir dialog, Amran mengajak mahasiswa untuk membiasakan tabayyun — memverifikasi informasi sebelum mengambil kesimpulan. Ia menegaskan bahwa kritik konstruktif diperlukan asalkan berdasarkan data dan fakta.
"Kritik itu penting. Pengkritik yang jujur adalah sahabat sejati. Karena itu, setiap informasi harus dicek dan dilihat secara utuh agar kita bisa mengambil keputusan yang benar," katanya.
Langkah verifikasi yang diperintahkan menandai respons cepat pemerintah terhadap aduan lapangan, dan menjadi indikator tindak lanjut yang perlu dipantau demi kepastian pasokan pupuk dan perbaikan infrastruktur irigasi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Bappenas Tetapkan Perlindungan Anak Digital sebagai Prioritas Nasional
Bappenas menetapkan perlindungan anak di ruang digital sebagai prioritas nasional, diintegrasikan ke RPJPN,...
FABC: Sinodalitas Jalan Perkuat Misi Gereja di Asia
FABC menegaskan sinodalitas bukan tujuan akhir, melainkan jalan memperkuat misi Gereja di Asia; sidang pleno...
Satpam Fiktor dan Sopir Alphard di Bundaran HI Sepakat Berdamai
Satpam Fiktor Harefa dan sopir Toyota Alphard sepakat berdamai setelah mediasi Polsek Metro Menteng; dugaan...
Menteri PPPA Perkuat Komitmen Lindungi Anak di HAN ke-42
Menteri PPPA Arifah Fauzi menyerukan penguatan perlindungan anak pada HAN ke-42, perkuat Gernas RANA dan GER...
Pemda Agam Apresiasi Rohana Koeddoes sebagai Tokoh Pers Nasional
Pemda Agam menyambut bangga pengakuan Rohana Koeddoes dalam buku LPDS yang meluncur saat ulang tahun ke-38 l...
FABC Tekankan Pertobatan untuk Hormati Martabat Manusia
Sidang Pleno XII FABC di Jakarta menegaskan pertobatan sebagai dasar penghormatan martabat manusia dan pangg...