DPRD Trenggalek Minta Pengawasan Dapur SPPG Diperketat
Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi meminta pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperketat setelah sejumlah siswa mengalami gangguan kesehatan pasca mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan pengawasan segera
Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi, menegaskan kelayakan makanan harus dipastikan sebelum didistribusikan kepada anak-anak. Pernyataan itu disampaikan setelah dia menjenguk beberapa siswa yang mendapat perawatan di RSUD dr Soedomo Trenggalek.
"Harapannya jangan sampai kejadian-kejadian yang melibatkan siswa sebagai penerima program terjadi lagi. Karena ini berkaitan dengan kesehatan anak-anak juga. Maka dari itu pengawasan harus diperketat lagi ke depan,"
Ia menekankan pengawasan tidak cukup pada menu saja. Seluruh proses pengelolaan dapur SPPG, termasuk kebersihan, kesehatan tenaga pengolah, serta kelayakan sarana dan prasarana, harus diaudit dan ditingkatkan.
Kronologi dan jumlah siswa terdampak
Peristiwa pertama dilaporkan terjadi di SD Integral Luqman Al Hakim. Salah satu siswa membutuhkan perawatan intensif di RSUD dr Soedomo pada Rabu, 12 Agustus 2026. Sekitar 30 siswa lain melaporkan keluhan gangguan pencernaan; sebagian besar sudah mendapat penanganan medis dan diperbolehkan pulang.
Selain itu, laporan serupa datang dari SMPN 1 Trenggalek, di mana lebih dari 400 siswa disebut mengalami gangguan pencernaan setelah mengonsumsi menu MBG.
Pemeriksaan sampel dan langkah lanjutan
Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah mengambil sampel makanan untuk diuji laboratorium. Doding meminta agar hasil uji digunakan sebagai dasar penanganan dan evaluasi program.
"Yang lebih utama yakni kesehatan anak-anak. Apalagi, kasus itu sudah ditangani Pemkab Trenggalek dengan melakukan uji sampel makanan. Hasil lab belum keluar,"
Dia juga menyatakan DPRD belum akan cepat menyimpulkan penyebab sebelum hasil laboratorium keluar. Namun, DPRD menyiapkan langkah evaluasi termasuk kemungkinan memanggil pengelola dapur SPPG jika diperlukan.
Koordinasi pelayanan kesehatan
Doding memastikan kunjungannya ke rumah sakit juga bertujuan memantau layanan medis bagi siswa yang dirawat. Ia berkoordinasi langsung dengan manajemen RSUD untuk mengetahui perkembangan kondisi pasien.
"Mudah-mudahan segera pulih. Kami juga tanya langsung ke manajemen rumah sakit bagaimana perkembangannya. Dan pelayanan kesehatan sudah sesuai dengan prosedur. Intinya sudah membaik kondisi kesehatannya,"
Dia menegaskan perlunya peningkatan koordinasi antara Pemkab, Satgas MBG, dan pengelola dapur agar seluruh rantai penyediaan makanan — mulai pengolahan hingga penyerahan ke siswa — diawasi ketat.
Langkah pencegahan yang diusulkan
- Pemeriksaan rutin kebersihan dan sanitasi dapur SPPG
- Uji sampel makanan berkala oleh laboratorium independen
- Peningkatan pelatihan higienis bagi tenaga pengolah
- Koordinasi antarinstansi untuk respons cepat jika ada kejadian serupa
Dengan langkah tersebut, Doding berharap pelaksanaan program MBG di Trenggalek tetap berjalan namun mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa sebagai prioritas utama.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Ratusan Warga Gelar Tahlil untuk Guruh Soekarnoputra di Bangkalan
Ratusan kader dan warga Bangkalan menggelar doa bersama dan tahlil Jumat malam untuk mengenang tujuh hari wa...
PDI Perjuangan Salurkan Bantuan Sosial ke 2.000 Pekerja dan UMKM
PDI Perjuangan menyalurkan ribuan paket kepada 2.000 pekerja informal dan pelaku UMKM di Banyuwangi pada 19-...
Prabowo–Megawati Dijadwalkan Bertemu Lagi pada 17 Oktober 2026
Pertemuan lanjutan Prabowo dan Megawati direncanakan 17 Oktober 2026 setelah pertemuan singkat di kediaman M...
DPRD Minta Timsel Independen dalam Seleksi Direksi 5 BUMD Surabaya
DPRD Surabaya minta Timsel independen agar seleksi direksi lima BUMD bebas tekanan politik; pendaftaran dipe...
Raperda APBD 2027 Bondowoso: DPRD Pertanyakan Utang Rp45 Miliar
Wakil Ketua DPRD Bondowoso minta penjelasan rencana utang Rp45 miliar dalam Raperda APBD 2027, termasuk tuju...
PDI-P Minta Penjelasan Urgensi Audit Forensik BPKH
Wakil Ketua Komisi VIII minta Kemenag jelaskan dasar urgensi audit forensik BPKH agar pengawasan berbasis fa...