Kemenhub Perketat Pengawasan Angkutan Barang, Pelanggaran Turun

Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang di seluruh Indonesia sejak awal 2026. Langkah ini dilakukan melalui 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) untuk meningkatkan keselamatan jalan dan mendorong kepatuhan pelaku usaha logistik.

Hasil pengawasan Januari–12 Juni 2026

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyampaikan capaian pengawasan yang tercatat hingga 12 Juni 2026. Data menunjukkan sebagian besar kendaraan dinyatakan patuh, sedangkan sebagian lain terindikasi pelanggaran.

Jenis pelanggaran yang paling sering ditemukan

Temuan pengawasan mencakup berbagai jenis pelanggaran teknis dan administrasi. Pelanggaran dokumen dan daya angkut menjadi yang paling dominan.

Komoditas dengan tingkat pelanggaran tertinggi

Analisis Kemenhub menunjukkan beberapa komoditas lebih sering melanggar aturan muatan dan dokumen. Komoditas tersebut antara lain:

• Angkutan barang campuran
• Paket
• Pasir
• Hasil perkebunan
• Semen

Kebijakan Zero ODOL dan pendekatan penindakan

Aan menegaskan bahwa menjelang penerapan Zero Over Dimension Over Loading atau Zero ODOL pada 2027, penindakan dilakukan secara bertahap dan selektif. Bentuk tindakan meliputi peringatan dan tilang oleh petugas UPPKB maupun tilang oleh kepolisian sesuai ketentuan.

"Kami terus berkomitmen mewujudkan angkutan barang yang berkeselamatan. Dan mendukung terciptanya sistem logistik yang lebih tertib dan aman,"

Dampak dan prospek ke depan

Kemenhub mencatat tingkat pengawasan lalu lintas harian rata-rata kendaraan angkutan barang pada 2026 mencapai 7,74 persen, naik dari 7,47 persen pada periode sebelumnya. Sementara itu, persentase pelanggaran turun menjadi 24,36 persen dari 24,71 persen.

Penurunan persentase pelanggaran ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan, namun aspek dokumen dan muatan masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Kemenhub berharap pengawasan yang diperketat dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus memperkuat efisiensi sektor logistik nasional.