Kementerian P2MI Fasilitasi 433.169 Pekerja Migran lewat MoU Lintas Lembaga
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian P2MI) memfasilitasi penempatan 433.169 pekerja migran melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten, Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Ika Untirta), dan dukungan PT Krakatau Steel. Penandatanganan Nota Kesepahaman berlangsung di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, pada 18 Juni 2026 untuk memperkuat tata kelola migrasi aman dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
Rincian penempatan dan peluang kerja
Kementerian P2MI menyampaikan bahwa hingga kini layanan penempatan telah mencapai angka signifikan, yakni 433.169 tenaga kerja nasional. Menteri P2MI menyebutkan pula ketersediaan lowongan kerja luar negeri yang terekam dalam Sistem Informasi Peluang Kerja Luar Negeri (SIP2MI) per 13 Juni 2026 mencapai 313.803 lowongan.
Menurut Menteri Mukhtarudin, masih terdapat 236.896 peluang kerja yang terbuka untuk tenaga kerja Indonesia yang memenuhi kompetensi. Data ini menggambarkan peluang besar bagi calon pekerja migran yang dipersiapkan dengan baik.
Peran Pemprov Banten dan dukungan Krakatau Steel
Gubernur Banten, Andra Soni, menyambut inisiatif tersebut dan menilai lokasi geografis Banten strategis untuk pengembangan pekerja migran. Pada periode 2025 sampai 12 Juni 2026, penempatan pekerja migran asal Banten tercatat sebanyak 5.542 layanan.
Andra juga menyoroti upaya pencegahan keberangkatan nonprosedural yang dilakukan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten, yang berhasil mencegah keberangkatan 572 pekerja nonprosedural.
Target kompetensi dan inisiatif alumni
Ketua Ika Untirta sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Lamhot Sinaga, menegaskan kesiapan institusi alumni mendukung peningkatan kapasitas generasi muda. Ia berharap program ini bukan sekadar dokumen, melainkan bergerak nyata untuk menyiapkan tenaga kerja terampil.
"Kerja sama ini merupakan bentuk nyata bagaimana pemerintah, dunia industri, dan organisasi masyarakat dapat berjalan bersama untuk menciptakan ekosistem pekerja migran yang aman, profesional, dan berdaya saing global,"
Lamhot menambahkan bahwa program SMK Go Global menargetkan penempatan 500 ribu tenaga kerja terampil.
Dampak ekonomi dan prospek
Menteri Mukhtarudin memperkirakan efek ekonomi jika pekerja migran mengirim remitansi. Ia memberi contoh, jika setiap pekerja mengirim rata-rata Rp5 juta per bulan, akan terjadi multiplier effect bagi ekonomi lokal, menggerakkan UMKM, serta memperkuat daya beli keluarga.
"Masih ada 236.896 peluang kerja yang terbuka. Ini menjadi kesempatan besar bagi tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi,"
Langkah ke depan
Penandatanganan MoU ini menandai sinergi antar-pemerintah daerah, kementerian, institusi pendidikan, dan BUMN guna memperkuat mekanisme penempatan resmi. Ke depan, fokus diarahkan pada peningkatan pelatihan, pengawasan keberangkatan, dan perlindungan pekerja selama proses penempatan.
Kolaborasi ini diharapkan mendorong lebih banyak pekerja migran yang terlatih, terdidik, dan ditempatkan melalui jalur resmi sesuai arahan pemerintah.
Berita Terkait
Jasa Marga Intensifkan Preservasi Jalan Tol Jelang Libur Sekolah
Jasa Marga memperkuat preservasi jalan tol di beberapa ruas strategis pada Juni 2026 untuk antisipasi libur...
BGN Hentikan MBG saat Libur, Efisiensi Capai Sekitar Rp3 Triliun
BGN menghentikan distribusi MBG selama libur sekolah 22 Juni–13 Juli 2026 untuk efisiensi, menghentikan inse...
Mantan KSAL Achmad Sutjipto Wafat di RS Medistra
Laksamana Purn Achmad Sutjipto wafat pada 18 Juni 2026 di RS Medistra, Jakarta; jenazah disemayamkan dan ren...
BGN Alihkan Anggaran MBG dari 76 Sekolah ke Daerah 3T
BGN mengalihkan anggaran MBG dari 76 sekolah di Pulau Jawa ke daerah 3T dan kelompok rentan untuk intervensi...
Imigrasi Tangerang Edukasi Santri Ponpes Darul Quran Cegah TPPO-TPPM
Kantor Imigrasi Tangerang sosialisasi pencegahan TPPO-TPPM di Ponpes Darul Quran dan buka layanan paspor sim...
PKP Targetkan 7.500 Huntap untuk Korban Bencana di Sumatra 2026
Kementerian PKP menargetkan pembangunan 7.500 hunian tetap di Aceh, Sumut, dan Sumbar pada 2026; pelaksanaan...