BPS: Penduduk Miskin Indonesia Turun 430 Ribu pada Maret 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia turun menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026, berkurang sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025. Data ini berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada Maret 2026.

Hasil Susenas Maret 2026

Susenas Maret 2026 melibatkan sekitar 345 ribu rumah tangga sebagai sampel. Sampel itu tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Survei menghasilkan angka kemiskinan terbaru yang menjadi acuan kebijakan.

Garis kemiskinan dan komponennya

Garis kemiskinan per kapita pada Maret 2026 ditetapkan sebesar Rp669.235 per bulan. Angka ini naik 4,33 persen dari posisi pada September 2025. BPS menjelaskan komoditas makanan menjadi faktor dominan pembentuk garis kemiskinan.

"Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan pada Maret 2026 sebesar Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33 persen dari September 2025,"

Penjelasan tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, M. Edy Mahmud, dalam keterangan pers di gedung BPS, Rabu, 5 Agustus 2026.

Komposisi pengeluaran dan ukuran rumah tangga

BPS mencatat komoditas makanan menyumbang 74,7% dari garis kemiskinan, sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,3%. Rata-rata rumah tangga miskin memiliki 4–5 anggota, sehingga garis kemiskinan per rumah tangga dihitung sekitar Rp3.091.866 per bulan.

Perbedaan perkotaan dan pedesaan

Meski tren jumlah penduduk miskin menurun sejak Maret 2023 hingga Maret 2026, disparitas antarwilayah masih terasa. Tingkat kemiskinan perkotaan pada Maret 2026 tercatat 6,34%, turun 0,26 poin dari September 2025. Sedangkan tingkat kemiskinan di pedesaan sebesar 10,67%, turun 0,05 poin dari periode yang sama.

Data ringkasan

Penurunan jumlah penduduk miskin menjadi sinyal positif, namun BPS menekankan tantangan masih ada, terutama dalam mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pemantauan selanjutnya dari Susenas dan kebijakan sosial akan menentukan arah perbaikan kesejahteraan ke depan.