Menteri PPPA Dorong Pendidikan Perempuan Putus Rantai Kemiskinan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifah Fauzi mendorong penguatan akses pendidikan bagi perempuan untuk memutus rantai kemiskinan dan menekan perkawinan anak. Pernyataan itu disampaikan dalam lokakarya di Surabaya, Sabtu, 12 September 2026.

Akses pendidikan sebagai kunci

Arifah menilai keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan berkaitan langsung dengan meningkatnya risiko kemiskinan dan perkawinan anak. Ia menegaskan bahwa ketika perempuan mendapat kesempatan belajar, mereka akan memiliki lebih banyak pilihan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga.

“Pendidikan menjadi salah satu kunci untuk memutus rantai kemiskinan,”

Menurutnya, kesempatan belajar membuka jalan bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial secara lebih luas.

Peran perguruan tinggi

MenPPPA menyebut perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memperkuat kesetaraan gender melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kampus dapat menghasilkan data dan inovasi untuk menjawab persoalan pembangunan secara lebih tepat sasaran.

Ia mengutip contoh Universitas Airlangga yang memperlihatkan komitmen terhadap kepemimpinan perempuan. Di universitas tersebut, 11 dari 16 dekan adalah perempuan, kondisi yang dinilai sebagai modal memperluas kesempatan bagi perempuan.

“Kondisi ini menjadi modal untuk memperluas kesempatan perempuan dalam pendidikan. Sekaligus mendorong lebih banyak perempuan mengambil peran dalam kepemimpinan,”

Kolaborasi pentahelix dan Ruang Bersama Indonesia

Arifah menekankan bahwa pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memerlukan kolaborasi lintas pihak. Ia menyerukan keterlibatan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media untuk mengambil peran masing-masing.

Kementerian PPPA menerapkan pendekatan pentahelix untuk memperkuat Ruang Bersama Indonesia (RBI). RBI menjadi wadah yang menghubungkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam penanganan persoalan perempuan dan anak, termasuk kasus kekerasan.

• Pentahelix melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.
• RBI berfungsi sebagai platform kolaborasi daerah dalam penanganan isu perempuan dan anak.

Arifah menambahkan bahwa perguruan tinggi dapat memperkuat kebijakan pemerintah melalui riset dan data yang memetakan persoalan dan menentukan intervensi.

“Dengan data dan bukti kuat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,”

Respons Universitas Airlangga

Dekan FISIP Universitas Airlangga, M. Muttaqien, menyatakan partisipasi perempuan yang tinggi di kampus memperkuat upaya mewujudkan kesetaraan gender. Ia menegaskan universitas terus membuka kesempatan setara bagi perempuan untuk mengembangkan kapasitas.

“Sebagian besar mahasiswa Universitas Airlangga merupakan perempuan. Kami terus membuka kesempatan setara bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan kapasitas, dan mengambil peran dalam berbagai bidang,”

Penguatan akses pendidikan perempuan yang dikampanyekan MenPPPA menuntut langkah terpadu dari berbagai pihak agar kebijakan berdampak luas dan berkelanjutan.