Pendidikan Kewirausahaan UMKM Harus Terintegrasi, Tegas Komisi VII
Komisi VII DPR
Kebutuhan program kewirausahaan yang terukur
Eva Monalisa, anggota Komisi VII DPR, mengatakan pendidikan kewirausahaan harus disusun secara terukur dan terintegrasi. Tujuannya agar pelaku UMKM benar-benar naik kelas dan siap bersaing di kancah regional.
"Pendidikan kewirausahaan tidak boleh berhenti di teori. Harus terintegrasi dengan akses pembiayaan, inkubasi bisnis, dan konektivitas pasar agar benar-benar melahirkan wirausahawan yang siap bersaing,"
Ia menilai tantangan terbesar bukan hanya modal. Keterbatasan akses pasar dan minimnya pendampingan berkelanjutan jadi penghambat utama pertumbuhan UMKM.
Hambatan utama UMKM
Menurut Eva, banyak pelaku usaha memiliki produk dan modal, tetapi tidak tahu bagaimana mengembangkan atau menjual produk tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan yang menggabungkan pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran.
"Sering kali pelaku usaha sudah memiliki produk dan modal, tetapi tidak tahu harus menjual ke mana atau bagaimana mengembangkan usahanya. Di sinilah pentingnya pendampingan pemerintah yang jelas dan berkelanjutan,"
Contoh praktik: literasi digital di Ngada
Pelaksanaan literasi digital menjadi kunci transformasi UMKM menuju ekonomi digital. Di Kabupaten Ngada, program pendampingan dilakukan bertahap mulai dari aspek legalitas hingga pemasaran online.
Navigator UMKM Digital Ngada, Chrismas Adrianus Uwa, menjelaskan banyak pelaku usaha sebenarnya mampu tetapi belum terbiasa menggunakan alat digital. Kehadiran lembaga pendamping seperti Rumah BUMN dinilai penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut.
"Fungsi pendamping adalah menerjemahkan dunia digital menjadi lebih sederhana. Agar mudah dipraktikkan,"
Program pendampingan mencakup pelatihan fotografi produk, penggunaan aplikasi penyuntingan foto dan video sederhana, serta pembentukan mindset promosi secara daring. Pendampingan juga mengatasi rasa malu sebagian pelaku untuk tampil di depan kamera saat mempromosikan produk mereka.
Langkah kebijakan yang diperlukan
Untuk menghasilkan dampak nyata, Eva mengusulkan integrasi antara beberapa elemen program:
- Akses pembiayaan yang mudah dan tepat sasaran
- Inkubasi bisnis untuk penguatan model usaha
- Fasilitasi pemasaran dan konektivitas pasar, termasuk digital
- Pendampingan berkelanjutan untuk pengembangan kapabilitas pelaku
Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendamping, dan pelaku usaha menjadi modal utama menghadapi era digital. Dengan kebijakan terintegrasi dan pendampingan yang konsisten, UMKM diharapkan mampu memperluas pasar dan bersaing di level yang lebih tinggi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenbud Usulkan Tari Zapin ke UNESCO untuk Perkuat Pelestarian
Kementerian Kebudayaan mengusulkan Tari Zapin ke UNESCO (29 Sept 2026) untuk memperkuat pelestarian lintas g...
Korlantas Buka Layanan Blokir ETLE di Samsat Seluruh Indonesia
Korlantas membuka layanan pengurusan blokir ETLE langsung di Samsat mulai 30 September 2026 untuk memudahkan...
STNK Digital Resmi Berlaku, Pengendara Tak Perlu Bawa STNK Fisik
Korlantas luncurkan STNK Digital lewat aplikasi Digital Korlantas; dokumen elektronik ini setara hukum denga...
Basarnas Alihkan Pencarian Jurnalis ke Operasi SAR Rutin
Basarnas tetap melanjutkan pencarian lima jurnalis lewat operasi SAR rutin; pencarian berlangsung 24 jam ses...
Wamensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan
Wamensos mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan; Pemkab sediakan lahan 8,1 ha untuk m...
Menko Pangan Tawarkan Insentif Karbon untuk Investor Hijau
Menko Pangan Zulkifli Hasan tawarkan insentif pasar karbon untuk tarik investasi hijau di sektor pangan, sam...