Pendidikan Kewirausahaan UMKM Harus Terintegrasi, Tegas Komisi VII
Komisi VII DPR
Kebutuhan program kewirausahaan yang terukur
Eva Monalisa, anggota Komisi VII DPR, mengatakan pendidikan kewirausahaan harus disusun secara terukur dan terintegrasi. Tujuannya agar pelaku UMKM benar-benar naik kelas dan siap bersaing di kancah regional.
"Pendidikan kewirausahaan tidak boleh berhenti di teori. Harus terintegrasi dengan akses pembiayaan, inkubasi bisnis, dan konektivitas pasar agar benar-benar melahirkan wirausahawan yang siap bersaing,"
Ia menilai tantangan terbesar bukan hanya modal. Keterbatasan akses pasar dan minimnya pendampingan berkelanjutan jadi penghambat utama pertumbuhan UMKM.
Hambatan utama UMKM
Menurut Eva, banyak pelaku usaha memiliki produk dan modal, tetapi tidak tahu bagaimana mengembangkan atau menjual produk tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan yang menggabungkan pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran.
"Sering kali pelaku usaha sudah memiliki produk dan modal, tetapi tidak tahu harus menjual ke mana atau bagaimana mengembangkan usahanya. Di sinilah pentingnya pendampingan pemerintah yang jelas dan berkelanjutan,"
Contoh praktik: literasi digital di Ngada
Pelaksanaan literasi digital menjadi kunci transformasi UMKM menuju ekonomi digital. Di Kabupaten Ngada, program pendampingan dilakukan bertahap mulai dari aspek legalitas hingga pemasaran online.
Navigator UMKM Digital Ngada, Chrismas Adrianus Uwa, menjelaskan banyak pelaku usaha sebenarnya mampu tetapi belum terbiasa menggunakan alat digital. Kehadiran lembaga pendamping seperti Rumah BUMN dinilai penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut.
"Fungsi pendamping adalah menerjemahkan dunia digital menjadi lebih sederhana. Agar mudah dipraktikkan,"
Program pendampingan mencakup pelatihan fotografi produk, penggunaan aplikasi penyuntingan foto dan video sederhana, serta pembentukan mindset promosi secara daring. Pendampingan juga mengatasi rasa malu sebagian pelaku untuk tampil di depan kamera saat mempromosikan produk mereka.
Langkah kebijakan yang diperlukan
Untuk menghasilkan dampak nyata, Eva mengusulkan integrasi antara beberapa elemen program:
- Akses pembiayaan yang mudah dan tepat sasaran
- Inkubasi bisnis untuk penguatan model usaha
- Fasilitasi pemasaran dan konektivitas pasar, termasuk digital
- Pendampingan berkelanjutan untuk pengembangan kapabilitas pelaku
Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendamping, dan pelaku usaha menjadi modal utama menghadapi era digital. Dengan kebijakan terintegrasi dan pendampingan yang konsisten, UMKM diharapkan mampu memperluas pasar dan bersaing di level yang lebih tinggi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Purbaya: Pemerintah Kecualikan Empat Negara dari Aturan DHE SDA
Purbaya menyebut empat negara dikecualikan dari kewajiban DHE SDA karena perjanjian bilateral dan investasi...
P2MI Gandeng Kemenkum dan Kemen PPPA Perkuat Perlindungan PMI
P2MI bekerja sama dengan Kemenkum dan Kemen PPPA untuk memperkuat perlindungan pekerja migran dari hulu samp...
PERSAGI: Standar Bahan Baku Kunci Keberhasilan Program MBG
PERSAGI minta BGN perkuat standar bahan baku MBG untuk memastikan kecukupan gizi bagi bumil, busui, balita,...
DPR Dukung Pelarangan Vape jika Disalahgunakan untuk Narkoba
DPR mendukung pelarangan vape jika produk itu digunakan sebagai pintu masuk narkoba; pemerintah minta pengaw...
PPATK: Perputaran Dana Judi Online Rp40,3 Triliun Triwulan I 2026
PPATK: perputaran dana judi online mencapai Rp40,3 triliun pada Triwulan I 2026; QRIS makin dominan dan modu...
Polri dan Kemnaker Selesaikan Sengketa PHK 134 Pekerja, Bayar Rp12,7 Miliar
Desk Ketenagakerjaan Polri dan Kemnaker menyelesaikan sengketa PHK 134 pekerja PT Amos Indah Indonesia denga...