Pendapatan Ojol Anjlok: Bersih Rp1,7 Juta, Jam Kerja Panjang
Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) menemukan pendapatan bersih pengemudi ojek daring turun drastis menjadi sekitar Rp1,7 juta per bulan pada 2025, sementara jam kerja dan biaya operasional meningkat, menurut policy brief diterbitkan setelah survei Desember 2025 di 67 kabupaten/kota.
Hasil survei: pendapatan dan biaya
Survei IDEAS terhadap 1.018 pengemudi menunjukkan pendapatan bersih menurun dari Rp2,9 juta per bulan (2023) menjadi Rp1,7 juta per bulan (2025). Pendapatan kotor harian juga turun dari Rp168 ribu menjadi Rp126 ribu.
Sementara itu biaya operasional naik. Pengeluaran harian meningkat dari Rp53 ribu menjadi Rp58 ribu, atau setara 46 persen dari pendapatan kotor per hari.
| Indikator | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| Pendapatan bersih per bulan | Rp2,9 juta | Rp1,7 juta |
| Pendapatan kotor per hari | Rp168.000 | Rp126.000 |
| Biaya operasional per hari | Rp53.000 | Rp58.000 |
Jam kerja panjang dan risiko keselamatan
Tekanan ekonomi memaksa pengemudi bekerja lebih lama. Sebanyak 51 persen responden bekerja 9–12 jam per hari, dan 55,5 persen mengatakan mereka bekerja tujuh hari penuh tanpa libur.
Tekanan itu berdampak pada keselamatan kerja. Sebanyak 50,3 persen pengemudi melaporkan pernah mengalami kecelakaan saat menjadi mitra aplikasi, dan sekitar 5,6 persen mengalami luka berat atau kerusakan kendaraan parah.
"Ekonomi digital berkembang pesat, tetapi kesejahteraan pekerjanya justru semakin rapuh. Banyak pengemudi ojol bekerja lebih lama dengan pendapatan yang terus menurun," ujar Muhammad Anwar, peneliti IDEAS.
Potongan aplikasi dan pengaruh promosi
IDEAS mencatat potongan oleh platform menggerus penghasilan pengemudi. Sebanyak 50,3 persen responden menyebut potongan sebesar 20 persen, sedangkan 24,2 persen menyatakan potongan bisa mencapai 25–30 persen.
Program promosi juga menekan pendapatan per order; 59,2 persen responden mengatakan penghasilan per perjalanan turun saat platform menjalankan promo. Hampir separuh pengemudi kehilangan antara Rp2.000 hingga Rp10.000 per order karena skema tersebut.
Mekanisme kemitraan dan akses keadilan
IDEAS menyoroti status "mitra" yang membuat platform tak terbebani kewajiban ketenagakerjaan formal, padahal platform mengontrol distribusi order, penilaian performa, suspend akun, dan pemutusan kemitraan.
Survei menunjukkan 46,5 persen pengemudi pernah mengalami suspend akun, dan 9,4 persen mengaku diputus kemitraannya secara permanen. Beberapa pengemudi mengeluhkan suspend tanpa penjelasan jelas.
"Status kemitraan saat ini berjalan sangat timpang. Pengemudi disebut mitra, tetapi relasi kerjanya sepenuhnya dikendalikan platform digital," kata Anwar.
Rekomendasi kebijakan
IDEAS mendorong pemerintah memastikan implementasi Perpres Nomor 27 Tahun 2026 mampu memperbaiki kondisi kerja pengemudi. Rekomendasi utama meliputi:
- Perlindungan sosial yang jelas untuk pengemudi.
- Pembatasan jam kerja dan kepastian hari libur.
- Kepastian pendapatan minimum untuk menghindari praktik eksploitatif.
- Mekanisme penyelesaian sengketa yang adil antara pengemudi dan platform.
Tanpa intervensi regulasi yang kuat, IDEAS memperingatkan transformasi digital berisiko memperluas praktik eksploitasi terhadap pekerja informal di sektor ekonomi platform.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Luncurkan GNPP: Pelayanan Publik Terintegrasi 24/7
Pemerintah meluncurkan GNPP untuk layanan publik terintegrasi dan meluncurkan simbol 24/7, serta percepatan...
Mensos Bahas Penguatan Tata Kelola Program Sekolah Rakyat dengan ICW
Mensos bertemu ICW membahas penguatan tata kelola Program Sekolah Rakyat untuk cegah korupsi dan perbaiki pe...
LPDS Luncurkan Buku Lima Tokoh Perempuan Pers Indonesia
LPDS meluncurkan buku yang mengangkat jejak lima tokoh perempuan pers Indonesia sebagai catatan sejarah dan...
LPDS Luncurkan e-Learning UKW di Ulang Tahun Ke-38
LPDS meluncurkan e-Learning UKW saat ulang tahun ke-38 untuk memudahkan akses materi dan coaching bagi calon...
Kemenhut Revisi Permen LHK untuk Percepat Hilirisasi dan Tarik Investasi
Kemenhut menyusun revisi Permen LHK Nomor 8/2021 untuk mempercepat hilirisasi hasil hutan dan menarik invest...
BSPS Berbasis Material Gerakkan Ekonomi Desa
Wamen PKP Fahri Hamzah menyatakan BSPS diubah menjadi bantuan material untuk mendorong ekonomi desa melalui...