DPR: Satukan Komando Penanganan Pascabencana Aceh-Sumatera

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta penanganan pascabencana banjir di Aceh dan Sumatera dikelola dalam satu komando agar program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif dan anggaran terserap optimal. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, pada Jumat, 29 Mei 2026, menanggapi perbedaan sinyal terkait ketersediaan anggaran dan kebutuhan tambahan untuk reforestasi dan pemulihan area terdampak.

Desakan koordinasi pusat: satu komando

Alex mendesak semua kementerian dan lembaga terlibat agar berkoordinasi erat dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) serta dengan Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara. Ia menekankan perlunya harmoni antar-institusi supaya program tidak terhambat akibat masalah anggaran atau tumpang tindih pelaksana.

"Sekarang rakyat menyaksikan, apakah semua elemen pemerintahan ada dalam satu komando, bergerak mengatasi dampak bencana. Sehingga, tak terdengar lagi nada fals dalam orkestrasi penanganan bencana ini,"

Persoalan anggaran dan permintaan tambahan

Alex mengutip pernyataan Menteri Keuangan yang menyebut terdapat sekitar Rp 60 triliun anggaran hasil efisiensi yang belum terserap untuk penanganan bencana. Di sisi lain, permintaan tambahan anggaran dari Kementerian Kehutanan sebesar Rp 8,4 triliun sampai Mei 2026 belum direalisasi.

"Menteri Keuangan kepada media menyebut ada Rp 60 triliun anggaran hasil efesien untuk penanganan bencana yang tak terserap. Sementara, permintaan tambahan anggaran Kementerian Kehutanan Rp8,4 triliun tak kunjung diberikan hingga Mei 2026 ini,"

Reforestasi sebagai solusi hulu

Berdasarkan pembahasan Komisi IV DPR dengan Kementerian Kehutanan pada Februari 2026, sebagian permintaan anggaran diarahkan untuk reforestasi sebagai upaya memperbaiki kondisi hulu yang memicu banjir. Alex menegaskan reforestasi penting untuk menyelesaikan akar masalah bencana banjir.

"Reforestasi ini akan menyelesaikan persoalan hulu dari bencana banjir,"

Rencana induk dan kebutuhan anggaran

DPR telah menyetujui Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh-Sumatera yang diajukan Satgas PRR. Renduk memuat program dan alokasi anggaran tiga tahun untuk pemulihan wilayah terdampak.

Renduk memuat 11.512 program kegiatan dengan kebutuhan total sebesar Rp 100,1 triliun selama tiga tahun. Menurut Alex, alokasi ini telah dibahas dan disepakati oleh DPR, serta Kementerian Keuangan menunjukkan sikap proaktif dalam menjemput bola anggaran.

Langkah selanjutnya

Alex menegaskan semua kegiatan yang dirancang harus dipastikan mendapatkan dukungan anggaran supaya pelaksanaan tuntas dan tidak menyisakan sisa anggaran. Koordinasi intensif antar-institusi menjadi kunci agar program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lancar dan tepat sasaran.