Pelapor Cabut Laporan Dugaan Perzinahan ASN, Proses Hukum Berhenti
Padangsidimpuan – Kharfrizon Lase resmi mencabut laporan dugaan tindak pidana perzinahan terhadap ASN berinisial ASH (44). Pencabutan dilayangkan setelah laporan awal masuk ke Polrestabes Medan dan dilakukan melalui surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani tanpa paksaan.
Pencabutan laporan dan status hukum
Dalam surat pencabutan, pelapor menyatakan perkara tersebut merupakan delik aduan absolut sehingga penarikan aduan berdampak langsung pada kelanjutan proses hukum. Kuasa hukum ASH, Dr M Sa 27i Rangkuti SH MH, menyampaikan bahwa penerbitan Surat Penghentian Penyelidikan (SP3) menandai berakhirnya proses penyidikan terhadap kliennya.
"Secara hukum tidak ada lagi proses hukum terhadap klien kami seiring diterbitkannya Surat Penghentian Penyelidikan (SP3)," ujar Dr M Sa'i Rangkuti.
Respons kampus: UIN Syahada tekankan praduga tak bersalah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN Syahada) Padangsidimpuan menegaskan sikapnya tetap mengedepankan praduga tak bersalah terhadap ASN yang disebut. Pernyataan ini disampaikan melalui siaran pers yang diterima wartawan pada 13 Juni 2026.
Kampus juga menjelaskan langkah internal yang telah diambil untuk menangani situasi ini.
- Menggelar rapat unsur pimpinan pada 8 Juni 2026.
- Melakukan asistensi dan konsultasi ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
- Berkoordinasi dengan Biro SDM Kementerian Agama.
"UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan senantiasa berkomitmen menegakkan kode etik dan disiplin Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," demikian kutipan dari jajaran rektor, Prof Sumper Mulia Harahap dan jajarannya.
Tindakan hukum lanjutan terkait pencemaran nama baik
Selain pencabutan laporan, pihak ASH melalui kuasa hukumnya mengajukan laporan pidana baru terkait dugaan pencemaran nama baik. Pelaporan ditujukan kepada Polda Sumatera Utara terhadap akun Facebook bernama Randy Harianto.
Pengaduan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/929/VI/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara. Langkah ini menandakan proses hukum lain yang berjalan terpisah dari pencabutan aduan delik perzinahan.
Kasus ini berakhir pada tahap penyelidikan setelah pencabutan aduan, sementara institusi yang bersangkutan menyatakan akan terus menegakkan kode etik dan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...
Polda Sumut Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang
Polda Sumut menangkap tujuh pelaku penembakan di Deliserdang pada 21/11; penangkapan pengembangan dari kasus...
Setahun Pascabencana, Konsorsium Jangkau 357 Ribu Penerima Manfaat di Aceh
Konsorsium Kebaikan Indonesia sudah menjangkau 357.000 penerima manfaat; penanganan darurat berjalan bersama...
Pasangan Suami Istri Tewas Setelah Avanza Tabrak Pohon di Kotapinang
Minibus Avanza menabrak pohon jati di Jalinsum Mampang Kotapinang malam 20/11; pasangan suami istri tewas, j...