Menko Polkam: Penanganan TPPO Harus Terintegrasi dan Berbasis Data

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus dilakukan secara terintegrasi dengan penguatan deteksi dini dan integrasi data nasional. Pernyataan disampaikan dalam keterangan tertulis, Rabu, 9 September 2026, saat membahas pembagian tugas gugus tugas pencegahan perdagangan manusia.

Data dan tren kasus

Polri melaporkan 385 perkara TPPO sepanjang 2025 di seluruh Indonesia. Penindakan berlanjut pada 2026 dengan 98 perkara tercatat sejak Januari hingga 19 Agustus.

Angka ini menunjukkan TPPO masih menjadi persoalan nasional yang memerlukan respons terpadu, terutama karena saluran digital semakin dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk merekrut korban.

Rekomendasi: basis data nasional terpadu

Djamari merekomendasikan pembangunan satu basis data nasional TPPO yang dapat diakses antarlembaga secara aman dan interoperabel. Tujuannya untuk memetakan jalur keberangkatan dan identitas pelaku serta mempercepat identifikasi korban.

"Ke depan, saya merekomendasikan beberapa hal, antara lain membangun satu basis data TPPO nasional yang interoperabel dan dapat digunakan oleh kementerian/lembaga terkait. Dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan kerahasiaan korban,"

Ia juga menekankan pentingnya memastikan gugus tugas tidak sekadar membagi tugas administratif, tetapi menghasilkan langkah terukur yang dapat dilaksanakan.

"Forum ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas GT PP TPPO tidak berhenti pada pembagian tugas secara administratif. Tetapi menghasilkan langkah yang terukur dan dapat dilaksanakan,"

Peran kementerian dan teknologi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyerukan pemanfaatan data primer TPPO sebagai rujukan penyusunan kebijakan perlindungan korban di pusat dan daerah.

"Isu TPPO seharusnya menjadi bagian dari prioritas dan komitmen dalam penyusunan program kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat pencegahan dan perlindungan korban,"

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyoroti kecanggihan modus operandi yang terus berkembang dan menilai keterlibatan Kementerian Komunikasi dan Digital penting dalam merancang mekanisme respons.

"Modusnya makin canggih, oleh karena itu kita juga mesti makin canggih dalam merumuskan kebijakan dan merancang mekanisme respons terhadap isu-isu TPPO. Peran Komdigi juga sangat krusial di sini,"

Pencegahan, pengawasan, dan pemulihan korban

Upaya pencegahan difokuskan pada deteksi dini, pemutusan jaringan dan pendanaan, serta perlindungan korban. Pratikno mendorong pembuatan satu dashboard informasi publik untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penipuan online.

"Satu data ini penting, bila perlu lengkap berupa satu dashboard. Ini penting bukan hanya satu datanya, tetapi juga masyarakat bisa mengetahui penipuan-penipuan terkait TPPO,"

Sinergi lintas kementerian juga diarahkan untuk memutus rantai pendanaan jaringan kejahatan secara permanen. Pemulihan sosial ekonomi menjadi fokus utama pemerintah setelah proses evakuasi untuk memastikan korban dapat kembali dan berintegrasi.

Langkah-langkah ini bertujuan menghentikan perekrutan korban dan mempercepat pemulihan kehidupan para korban TPPO secara menyeluruh.