Komite II DPD: Konektivitas Nasional Harus Lebih dari Infrastruktur

Komite II DPD RI meminta definisi konektivitas nasional diperluas agar menjangkau wilayah 3TP dan menjamin akses transportasi yang aman, terjangkau, serta berkelanjutan. Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komite II dengan BUMN sektor perhubungan di Jakarta pada 8 September 2026.

Permintaan Komite II

Wakil Ketua Komite II, Angelius Wake Kako, menekankan peran BUMN perhubungan tidak hanya sebagai pembangun infrastruktur. BUMN juga harus memastikan akses layanan publik di wilayah yang tidak layak komersial. Lewat rapat ini, Komite II ingin melihat kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

Kami ingin memastikan pembangunan dan penyelenggaraan transportasi benar-benar menjawab kebutuhan daerah

Peran Jalan Tol menurut Jasa Marga

Direktur Utama PT Jasa Marga, Rivan Achmad Purwantono, menyatakan jalan tol menjadi tulang punggung konektivitas darat. Jalan tol mempercepat mobilitas, distribusi logistik, dan menghubungkan pusat ekonomi serta simpul transportasi.

Rivan menyoroti tantangan operasional seperti ODOL, tata guna lahan, alih fungsi ruang milik jalan, dan distribusi lalu lintas yang belum merata. Dia mendorong pengawasan dan teknologi sebagai solusi.

Jalan tol bukan sekadar menghubungkan lokasi. Tetapi menghubungkan multimoda transportasi, pusat ekonomi, dan rantai logistik

Upaya teknis yang diusulkan mencakup:

• Weight-in-Motion (WIM) untuk deteksi beban kendaraan
• Radio Frequency Identification (RFID) untuk integrasi tarif dan data
• Rekayasa perkerasan dan manajemen lalu lintas

Penyeberangan Laut: ASDP

Direktur Operasi PT ASDP Indonesia Ferry, Rio Theodore Natalianto Lasse, menjelaskan layanan penyeberangan menjadi penghubung antarpulau, pusat ekonomi, dan wilayah 3TP. ASDP mendorong pergeseran logistik dari darat ke laut lewat layanan Ro-Ro dan Ro-Pax.

Diperlukan kebijakan yang menyelaraskan kuota BBM dengan trayek baru serta skema PSO untuk menjaga keberlanjutan layanan

Pelayaran PELNI

Direktur Usaha PT PELNI, Nuraini Dessy W., menegaskan PELNI menjaga konektivitas antarpulau, terutama wilayah terpencil. Layanan PSO dianggap penting agar masyarakat 3TP tetap mendapat akses transportasi laut yang terjangkau.

Konektivitas Udara: Angkasa Pura

Direktur Komersial PT Angkasa Pura Indonesia, Very Y. Setiady, menyatakan penguatan konektivitas udara dilakukan melalui perluasan jaringan rute domestik dan internasional. Hingga Juli 2026 terealisasi 104 rute baru, terdiri atas 79 rute domestik dan 25 rute internasional.

Penguatan konektivitas bukan hanya soal menambah rute, tetapi juga memastikan kapasitas, kualitas layanan, dan infrastruktur bandara

Data Kinerja BUMN Perhubungan

Rekomendasi dan Tantangan

Para pihak sepakat perlunya integrasi data, perencanaan jaringan multimoda nasional, dan kebijakan pendukung seperti penyelarasan kuota BBM serta skema PSO. Konektivitas yang efektif membutuhkan kolaborasi antara operator, pengelola infrastruktur, dan pembuat kebijakan.

Ke depan, fokus akan bergeser pada penguatan layanan di wilayah 3TP, peningkatan pengawasan teknis, serta kebijakan yang mendorong peralihan logistik ke laut untuk menekan biaya dan meningkatkan keselamatan.