Penanganan Permukiman Kumuh Harus Terpadu, Kata Menteri PKP

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan penanganan permukiman kumuh harus dilakukan secara terpadu. Pernyataan itu disampaikan dalam Diskusi Panel Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Jakarta pada Senin, 14 September 2026. Forum ini melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Fokus: lebih dari perbaikan fisik

Maruarar menjelaskan penanganan kawasan kumuh tidak cukup hanya memperbaiki rumah. Pendekatan juga meliputi penataan lingkungan, sanitasi, pengelolaan sampah, serta penguatan ekonomi masyarakat. Ia menekankan setiap komponen harus berjalan bersamaan agar hasilnya berkelanjutan.

Studi kasus: Menteng Tenggulun

Sebagai contoh, Kementerian PKP menangani kawasan Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, dengan pendekatan menyeluruh. Sekitar 150 rumah mendapat perbaikan fisik. Selain itu, lingkungan dan infrastruktur pendukung ikut ditata.

Di Menteng Tenggulun ada sekitar 150 rumah yang kita perbaiki. Tetapi bukan hanya rumahnya yang kita perbaiki, lingkungannya, jalannya, hingga pengelolaan sampahnya kita perbaiki,

Penguatan ekonomi dan pendampingan

Maruarar juga menegaskan aspek ekonomi warga menjadi bagian dari penanganan. Kementerian melibatkan lembaga keuangan mikro dan program pendampingan usaha agar perbaikan fisik diikuti peningkatan kesejahteraan.

Kita juga memperbaiki ekonominya. Kita mengajak ladies banker dan PNM untuk memberikan pendampingan kepada UMKM di Menteng Tenggulun.

Pembiayaan dan kolaborasi

Pembiayaan program perumahan tidak hanya mengandalkan APBN. Pemerintah mengembangkan skema creative financing dengan melibatkan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Dukungan ini diarahkan agar penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan secara terpadu, termasuk di kawasan seperti Menteng Tenggulun dan Johar Baru.

Peran lintas sektor menurut Menko Infrastruktur

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan paradigma pembangunan harus berubah. Penanganan kumuh, menurutnya, perlu beralih dari proyek infrastruktur terpisah ke pendekatan yang terintegrasi dan terkoordinasi.

Penanganan permukiman kumuh tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu pihak, karena persoalan kawasan kumuh bukan hanya mengenai rumah. Tetapi juga berkaitan dengan air minum, sanitasi, lingkungan, konektivitas, hingga aspek sosial dan ekonomi masyarakatnya,

Implikasi kebijakan

Kesepakatan dalam forum menegaskan perlunya sinergi antarinstansi, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Dengan pendekatan terpadu, targetnya adalah menciptakan permukiman yang aman, sehat, bersih, indah, layak, dan berkelanjutan bagi warganya.