Menko Polkam: Penanganan Karhutla Sumsel Harus Lebih Terukur

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan dilakukan secara fokus dan terukur saat meninjau lokasi pada Jumat, 18 September 2026.

Strategi penanganan terfokus

Djamari menegaskan sumber daya dan personel tidak boleh dipakai merata di seluruh wilayah. Ia meminta agar penguatan difokuskan pada area dengan tingkat ancaman kebakaran tinggi, sehingga upaya lebih efektif dan efisien.

"Gunakan cara berpikir kita seperti di medan pertempuran,"

Ia menambahkan pentingnya memprioritaskan wilayah sehingga kekuatan yang tersedia digunakan secara optimal. Djamari memperingatkan agar pasukan tidak dikerahkan secara berlebihan tanpa hasil yang sepadan.

"Kita bertempur dengan api sekarang. Jadi jangan sampai pasukan kita sudah lelah, namun hasilnya tidak sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan."

Penegakan hukum: 50 tersangka segera diproses

Dalam aspek penegakan hukum, Menko Polkam meminta Kepolisian untuk segera memproses 50 tersangka yang telah ditetapkan terkait kasus karhutla. Ia menekankan proses tidak boleh ditunda.

"Jangan berlama-lama. Segera,"

Djamari menolak klaim kelalaian bila kebakaran berulang di lokasi yang sama. Menurutnya, bila ditemukan unsur pelanggaran, penindakan harus berjalan sesuai ketentuan, termasuk terhadap korporasi yang terbukti melanggar.

"Tidak ada kelalaian, yang ada adalah pelanggaran,"

Pencegahan sepanjang tahun

Selain penanganan darurat, Djamari menekankan pencegahan harus dilaksanakan sepanjang tahun, bukan hanya saat ancaman meningkat. Perencanaan dan anggaran pencegahan yang memadai dinilai mampu mengurangi beban saat kebakaran meluas.

"Upaya pencegahan sangat penting dibandingkan dengan upaya penanggulangan. Tidak bisa pada saat penanggulangan saja kita tampil,"

Ia mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi.

Evaluasi kapasitas dan tren

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai penanganan di Sumsel menunjukkan perkembangan positif, termasuk penurunan titik panas. Menurutnya, alokasi personel dan pasukan yang lebih tepat membantu memadamkan titik api sekaligus mencegah penyebaran.

"Manajemen kita, mengalokasikan orang dan pasukan dengan lebih tepat, sehingga kita padamkan yang memang sudah terbakar sekaligus mengantisipasi agar tidak terbakar,"

Peninjauan turut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta sejumlah pejabat TNI, Polri, pemerintah daerah, dan unsur Forkopimda.

Dengan arahan ini, pemerintah daerah dan aparat diminta mempercepat tindakan prioritas, mempertegas penegakan hukum, dan menjaga kontinuitas pencegahan untuk menekan risiko karhutla di musim mendatang.