Menko Polkam: Penanganan Karhutla Sumsel Harus Lebih Terukur
Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan dilakukan secara fokus dan terukur saat meninjau lokasi pada Jumat, 18 September 2026.
Strategi penanganan terfokus
Djamari menegaskan sumber daya dan personel tidak boleh dipakai merata di seluruh wilayah. Ia meminta agar penguatan difokuskan pada area dengan tingkat ancaman kebakaran tinggi, sehingga upaya lebih efektif dan efisien.
"Gunakan cara berpikir kita seperti di medan pertempuran,"
Ia menambahkan pentingnya memprioritaskan wilayah sehingga kekuatan yang tersedia digunakan secara optimal. Djamari memperingatkan agar pasukan tidak dikerahkan secara berlebihan tanpa hasil yang sepadan.
"Kita bertempur dengan api sekarang. Jadi jangan sampai pasukan kita sudah lelah, namun hasilnya tidak sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan."
Penegakan hukum: 50 tersangka segera diproses
Dalam aspek penegakan hukum, Menko Polkam meminta Kepolisian untuk segera memproses 50 tersangka yang telah ditetapkan terkait kasus karhutla. Ia menekankan proses tidak boleh ditunda.
"Jangan berlama-lama. Segera,"
Djamari menolak klaim kelalaian bila kebakaran berulang di lokasi yang sama. Menurutnya, bila ditemukan unsur pelanggaran, penindakan harus berjalan sesuai ketentuan, termasuk terhadap korporasi yang terbukti melanggar.
"Tidak ada kelalaian, yang ada adalah pelanggaran,"
Pencegahan sepanjang tahun
Selain penanganan darurat, Djamari menekankan pencegahan harus dilaksanakan sepanjang tahun, bukan hanya saat ancaman meningkat. Perencanaan dan anggaran pencegahan yang memadai dinilai mampu mengurangi beban saat kebakaran meluas.
"Upaya pencegahan sangat penting dibandingkan dengan upaya penanggulangan. Tidak bisa pada saat penanggulangan saja kita tampil,"
Ia mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi.
Evaluasi kapasitas dan tren
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai penanganan di Sumsel menunjukkan perkembangan positif, termasuk penurunan titik panas. Menurutnya, alokasi personel dan pasukan yang lebih tepat membantu memadamkan titik api sekaligus mencegah penyebaran.
"Manajemen kita, mengalokasikan orang dan pasukan dengan lebih tepat, sehingga kita padamkan yang memang sudah terbakar sekaligus mengantisipasi agar tidak terbakar,"
Peninjauan turut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta sejumlah pejabat TNI, Polri, pemerintah daerah, dan unsur Forkopimda.
Dengan arahan ini, pemerintah daerah dan aparat diminta mempercepat tindakan prioritas, mempertegas penegakan hukum, dan menjaga kontinuitas pencegahan untuk menekan risiko karhutla di musim mendatang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...