Prabowo Setuju Pendidikan Negeri Gratis, Akan Gelar Ratas
Presiden Prabowo Subiantopendidikan negeri gratis untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan universitas negeri, serta segera menggelar rapat terbatas (ratas) untuk merumuskan pelaksanaannya. Pernyataan itu disampaikan saat peringatan HUT ke-28 PAN di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat, 18 September 2026.
Rencana ratas dan cakupan pendidikan
Presiden mengatakan ratas akan membahas detail biaya dan mekanisme pelaksanaan gratisnya pendidikan negeri. Ia menegaskan semua jenjang formal publik akan masuk dalam kebijakan ini, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Dalam sambutan, Prabowo menegaskan komitmennya untuk segera memanggil kementerian terkait agar pembahasan berjalan cepat dan terukur.
Sumber pembiayaan: hasil pemulihan aset korupsi
Soal sumber pembiayaan, Presiden menyebut dana yang dikembalikan dari praktik korupsi sebagai salah satu alternatif utama. Ia menggunakan kata-kata tegas untuk menjawab keraguan publik mengenai dari mana anggaran akan diperoleh.
"Nanti, akan ada yang bertanya. Darimana uangnya?. Uangnya yang dikorupsi yang dinyolong yang dicuri,"
Penggunaan hasil pemulihan aset itu rencananya akan dipetakan lebih lanjut dalam ratas. Pemerintah diperkirakan akan mengevaluasi prioritas anggaran agar kebijakan ini berkelanjutan.
Penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan
Selain soal pendidikan, Presiden juga menyampaikan keprihatinan atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyinggung adanya peran manusia dalam memperparah kejadian tersebut dan mengacu pada laporan kepolisian.
"Kita sedih tiap kali kebakaran hutan tapi kita menemukan bahwa banyak kebakaran hutan itu diperparah, oleh manusia tertentu. Kapolri melaporkan kepada saya ada 95 korporasi yang indikasinya mereka melanggar mereka ikut bertanggung jawab atas kebakaran-kebakaran itu,"
Prabowo memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk terus mengusut kasus dan tidak ragu mencabut izin usaha jika bukti kuat.
"Saya sudah kasih petunjuk Kapolri usut terus, jangan ragu-ragu, begitu bukti sudah kuat lapor ke saya, saya akan mencabut semua izin-izin mereka itu. Saya tidak ragu-ragu karena saya setia kepada UUD 1945 Pasal 33, bumi dan air dan semua kekayaan alam dikuasai negara apalagi yang melanggar,"
"Sekian puluh tahun laporan palsu, dia kira dia bisa lebih hebat, dari pemerintah NKRI, ayo. Ayo adu kekuatan,"
Dampak dan langkah selanjutnya
Langkah konkret yang ditunggu publik adalah jadwal pelaksanaan ratas dan rincian sumber anggaran. Bila terealisasi, kebijakan ini berpotensi mengubah tata kelola anggaran pendidikan nasional dan akses ke pendidikan tinggi.
Pemerintah diharapkan memaparkan timeline pelaksanaan, klausul anggaran, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan dana pemulihan korupsi benar-benar dialokasikan ke sektor pendidikan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...