RUU PPIB Dorong Teknologi Prediksi Cuaca untuk Antisipasi Anomali
RUU PPIB Dorong Teknologi Prediksi Cuaca untuk Antisipasi Anomali
Pembahasan Rancangan Undang-undang Pengendalian Perubahan Iklim (RUU PPIB) menekankan pemanfaatan teknologi prediksi cuaca untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menghadapi anomali cuaca yang meningkat. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, usai Dialog Publik RUU Perubahan Iklim di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 18 September 2026.
Pentingnya teknologi prediksi cuaca
Fenomena El Nino yang muncul berkala dapat memicu anomali cuaca berupa kekeringan ekstrem atau hujan berlebih. Kondisi seperti ini berisiko memicu karhutla dan gangguan lingkungan lainnya jika tidak diantisipasi.
Menurut Eddy Soeparno, teknologi saat ini mampu memprediksi pola-pola tersebut sehingga pemerintah dapat melakukan langkah pencegahan lebih awal.
"Karhutla sebenarnya bisa diprediksi, dan kita sudah memiliki teknologi untuk memprediksi El Nino yang menimbulkan anomali cuaca,"
Dia menilai pemanfaatan alat pemantau dan model prediksi harus menjadi bagian dari strategi nasional agar cuaca ekstrem tidak berubah menjadi pola jangka panjang.
Dampak anomali dan kebutuhan pengawasan berkelanjutan
Perubahan pola cuaca bisa memunculkan kondisi tidak biasa, termasuk banjir pada musim kemarau di sejumlah daerah. Oleh karena itu, pemantauan kondisi cuaca dan lingkungan secara berkelanjutan diperlukan untuk mitigasi dan adaptasi.
Integrasi data cuaca ke sistem kebijakan memungkinkan peringatan dini yang lebih akurat dan respons cepat terhadap potensi karhutla.
Basis data emisi dan dashboard real time
Dalam konteks pengendalian karbon, Eddy menyebut Indonesia sudah memiliki basis data dan dashboard real time untuk memantau emisi serta penyerapan karbon secara nasional. Sistem ini penting untuk melihat angka emisi, potensi penyerapan, dan ruang emisi yang tersisa.
"Kita punya database dan dashboard real time untuk memantau emisi serta potensi penyerapan karbon di seluruh Indonesia,"
Dia menambahkan pengelolaan nilai ekonomi karbon melibatkan tim pemerintah untuk memastikan proyek berjalan dan pemantauan dapat dilakukan dengan baik.
RUU sebagai payung hukum dan proses pembahasan
Eddy menjelaskan RUU berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur ketentuan umum. Aturan teknis yang rinci dapat diatur melalui peraturan pelaksana bertahap agar lebih fleksibel dan teknis.
"Kita ingin mendapatkan masukan sebesar mungkin dari masyarakat agar pembahasannya mendalam dan kuat, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum"
Dia berharap masukan luas dari masyarakat dan pemangku kepentingan memperkuat substansi RUU sehingga aturan yang dihasilkan jelas dan tidak mudah digugat di Mahkamah Konstitusi.
Dengan memasukkan teknologi pemantauan cuaca dan dashboard emisi ke dalam strategi pengendalian perubahan iklim, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap anomali cuaca dan memperkuat upaya mitigasi karbon nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...