Komisi VII Bahas Pasokan Gas PGN untuk Atasi Hambatan Produksi

Komisi VII DPR RI akan menggelar pembahasan dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) terkait pasokan gas industri yang diduga menghambat produksi sektor keramik, ubin, dan genteng. Pembahasan itu diputuskan setelah kunjungan kerja Komisi VII ke PT M-Class Industry, Karawang, Jawa Barat, Jumat, 18 September 2026.

Produksi belum berjalan maksimal

Anggota Komisi VII, Banyu Biru Djarot, menyampaikan bahwa pasokan gas menjadi salah satu kendala utama. Menurutnya, kapasitas utilitas terpasang di pabrik-pabrik tersebut hanya mampu beroperasi sekitar 80 persen dari kapasitas terpasang.

Penurunan ketersediaan gas pada periode tertentu membuat produksi turun tajam, jauh di bawah potensi seharusnya. Kondisi itu berdampak langsung pada output pabrik dan efisiensi operasional.

Temuan lapangan dan fokus pembahasan

Dalam kunjungan kerja spesifik tersebut, Komisi VII mencatat adanya fluktuasi pasokan yang mengganggu kontinuitas produksi. Banyu menyatakan masalah pasokan ini merupakan salah satu bottleneck bagi industri keramik, ubin, dan genteng.

"Selama ini, utilitas terpasang mereka itu tidak bisa berjalan maksimal, hanya 80 persen kapasitas produksi dari utilitas terpasang mereka. Itu pun sudah luar biasa,"

Langkah awal: dialog dengan PGN

Komisi VII memilih memulai komunikasi langsung dengan PGN sebelum melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Banyu mengatakan langkah ini diperlukan karena PGN adalah pemasok gas ke industri.

"Pertama, kita harus berdiskusi dulu dengan PGN ya, karena kan yang menyuplai gas ini PGN. Kita tidak bicara langsung ke Kementerian ESDM,"

Rapat dengan PGN akan menelaah hambatan pengadaan dan distribusi gas. Dari situ, Komisi VII berharap mendapat gambaran teknis dan kendala operasional yang dihadapi PGN.

Mencari solusi bersama

Setelah mengidentifikasi kendala PGN, Komisi VII berencana mengupayakan solusi yang bisa diterima semua pihak. Tujuannya, memastikan pasokan gas lebih andal sehingga kapasitas produksi industri dapat berjalan mendekati potensi terpasang.

Banyu menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini demi kelangsungan industri manufaktur, yang memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Komisi VII akan memantau tindak lanjut pembahasan dengan PGN dan mengkaji langkah selanjutnya, termasuk keterlibatan kementerian terkait jika diperlukan, untuk menjaga stabilitas pasokan dan aktivitas industri.