Kemensos Siapkan Rp56 Miliar untuk 41.555 Warga Tapteng

Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan bantuan jatah hidup (jadup) senilai lebih dari Rp56 miliar untuk 41.555 jiwa terdampak bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Keputusan itu dibahas pada audiensi di Jakarta, Kamis, 17 September 2026, antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Agus Jabo Priyono, dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Pertemuan juga mengatur alokasi bantuan isi hunian untuk 5.626 kepala keluarga senilai Rp16 miliar serta langkah verifikasi dan penyaluran.

Rincian bantuan

Rincian yang disepakati meliputi bantuan konsumsi dan dukungan pemulihan rumah sementara. Penyaluran jadup mencakup 41.555 jiwa dengan anggaran total lebih dari Rp56 miliar. Sementara itu, bantuan isi hunian dipersiapkan untuk 5.626 kepala keluarga dengan total anggaran Rp16 miliar.

Pertemuan dan arahan

Dalam audiensi, Mensos dan Wamensos menekankan pentingnya koordinasi antarpemerintah. Bupati Tapanuli Tengah hadir untuk memastikan data lapangan dan kebutuhan mendesak terakomodasi. Pembahasan termasuk cakupan penerima dan mekanisme penyaluran tahap ketiga untuk jadup.

"Kita terus berkoordinasi, berkolaborasi untuk menanggulangi dampak bencana beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan masyarakat bisa bangkit kembali dan melewati masa-masa sulit ini dengan kesabaran bersama,"

Ucapan tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial sebagai dorongan agar pemulihan berjalan sinergis antara pusat dan daerah.

Proses penyaluran dan verifikasi

Kemensos menjelaskan penyaluran akan melalui tiga tahap: pendataan, verifikasi, dan validasi. Data hasil verifikasi menjadi dasar distribusi agar bantuan tepat sasaran. Prioritas diberikan kepada warga yang belum pernah menerima bantuan sebelumnya.

"Jadi, ini tentang jadup untuk Tapanuli Tengah di tahap ketiga. Kita membahas bagaimana cakupan penerimanya bisa lebih luas,"

Perlu dicatat, pendekatan ini menekankan pencocokan data penerima bantuan isi hunian dengan daftar penerima jadup. Tujuannya untuk menghindari tumpang tindih dan mencapai keluarga yang paling membutuhkan.

Dampak dan langkah ke depan

Koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah diharapkan mempercepat pemulihan dan memperluas jangkauan bantuan. Selanjutnya, Kemensos dan pemerintah daerah akan melakukan sinkronisasi data dan memantau penyaluran agar bantuan segera diterima warga terdampak. Pendekatan verifikasi di lapangan akan menentukan kelanjutan cakupan bantuan.