Karantina Tegaskan: Importir Wajib Penuhi Aturan, 312 Ton MBM Dimusnahkan

Badan Karantina Indonesia mengumumkan pemusnahan Meat Bone Meal (MBM) asal Brasil sebanyak 312 ton pada Rabu, 22 Juli 2026, di Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Pemusnahan dilakukan setelah laboratorium menemukan kandungan porcine pada produk yang tidak memenuhi persyaratan pemasukan ke Indonesia.

Temuan dan alasan pemusnahan

Hasil uji laboratorium menunjukkan keberadaan porcine pada MBM tersebut, walaupun produk dinyatakan negatif terhadap penyakit mulut dan kuku (PMK) serta Salmonella. Karena tidak sesuai dengan aturan masuk, Badan Karantina memutuskan untuk memusnahkan barang daripada mengembalikannya ke negara asal.

Nilai total produk yang dimusnahkan diperkirakan mencapai sekitar Rp2,4 miliar. Pemerintah menyatakan langkah pemusnahan ini sebagai penegakan hukum dan upaya pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang.

Sikap dan peringatan kepada importir

Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding, menegaskan semua importir wajib menaati ketentuan, termasuk memastikan kesesuaian dokumen dan kandungan produk. Ia memperingatkan bahwa tidak ada toleransi bagi pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat.

"Kami ingin mengingatkan kepada para importir agar benar-benar menaati aturan. Jangan main-main dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Kalau memang ada indikasi pidana, tentu akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku," kata Karding.

Karding menambahkan bahwa proses pemusnahan dilakukan secara terbuka untuk menunjukkan transparansi dan menghindari anggapan bahwa barang sitaan dialihkan atau diperjualbelikan kembali.

Sanksi dan tindak lanjut pemerintahan

Sebagai langkah lanjutan, Kementerian Pertanian telah mengambil beberapa tindakan administratif terhadap pemasok asal Brasil dan memperketat persyaratan impor dari negara pemasok MBM. Langkah resmi yang diumumkan antara lain:

• Mencabut persetujuan satu unit usaha asal Brasil.
• Membekukan sementara empat unit usaha lainnya.
• Menyurati 11 negara pemasok MBM agar menyertakan hasil uji PCR selain health certificate sebelum ekspor ke Indonesia.

Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk memperkecil risiko masuknya produk yang mengandung kandungan hewani yang dilarang atau tidak sesuai dengan persyaratan biosekuriti.

Implikasi dan langkah ke depan

Kasus ini menegaskan bahwa otoritas berwenang bakal bertindak tegas terhadap pelanggaran impor produk hewani. Importir diharapkan meningkatkan pemeriksaan internal dan dokumentasi sebelum pengiriman. Pemerintah kemungkinan akan memperkuat prosedur verifikasi dan pemantauan di pintu masuk untuk mencegah kasus serupa.

Dengan tindakan terbuka dan sanksi administratif, pemerintah berupaya memberi efek jera sekaligus menjaga keselamatan konsumen dan stabilitas sistem perdagangan bahan baku hewani.