Pemko Medan Bantah Biayai Akomodasi AFF U-19; Haji Tiba, Dapur MBG Viral

Medan — Pemerintah Kota Medan menegaskan tidak pernah berkomitmen menanggung biaya akomodasi hotel peserta AFF U-19 2026. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, saat menjelaskan ruang lingkup keterlibatan Pemko pada Selasa, 2 Juni 2026.

Pemko: Tanggung jawab akomodasi bukan wewenang kami

Wiriya mengatakan pembicaraan antara Pemko Medan dan panitia kejuaraan hanya berkutat pada penyediaan dan pembenahan fasilitas lapangan serta stadion yang akan digunakan selama turnamen.

"Sejak awal tidak pernah ada komitmen dari Pemko Medan untuk menanggung biaya akomodasi hotel maupun penginapan lainnya bagi peserta AFF. Tidak pernah dibahas. Yang diminta kepada kami hanya pembenahan lapangan dan stadion,"

Penegasan itu muncul menyusul tudingan bahwa pemerintah kota menolak memenuhi janji pembiayaan akomodasi peserta. Pemko mengklarifikasi bahwa aspek penginapan merupakan urusan penyelenggara atau pihak lain yang berkepentingan.

Kloter 1 jamaah haji Debarkasi Medan tiba

Di berita lain, Kloter 1 jamaah haji Debarkasi Medan 1447H/2026 tiba dengan selamat di Bandara Kualanamu Internasional (KNIA) pada Selasa dini hari, 2 Juni 2026, sekitar pukul 04:30 WIB.

Rombongan yang berangkat dari Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, pada Senin (1/6/2026) menggunakan pesawat Garuda GA 3401. Jumlah total terdiri atas 360 orang, yaitu 223 jamaah asal Kota Binjai, 131 jamaah asal Kota Medan, dan 6 petugas pendamping.

Video dapur MBG di Pematangsiantar menuai sorotan

Sebuah video yang diunggah akun Instagram @sisiluar_ menampilkan area dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pematangsiantar yang diduga berada dekat kandang ternak babi. Unggahan itu menjadi viral dan memicu sorotan warganet.

Kondisi dalam rekaman menimbulkan kekhawatiran publik terkait kebersihan dan kelayakan dapur yang menyediakan makanan untuk program sosial tersebut.

Ketiga perkembangan ini menyorot pentingnya klarifikasi peran dan tanggung jawab antara pemerintah daerah, penyelenggara acara, dan pelaksana program sosial. Publik menunggu langkah tindak lanjut dari pemangku kepentingan terkait setiap isu.