Pemikiran Sumitro Dorong RUU Perekonomian Nasional

Pemikiran ekonom Sumitro Djojohadikusumo kembali dijadikan rujukan dalam pembahasan RUU Perekonomian Nasional. Acara peluncuran buku dan simposium berlangsung di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026, untuk membahas peran pemikiran itu dalam memperkuat kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Relevansi pemikiran Sumitro bagi kebijakan nasional

Guru Besar Ekonomi Politik IPB, Didin S. Damanhuri, menyatakan gagasan Sumitro relevan menghadapi tantangan global. Menurutnya, kemerdekaan politik harus dipadu dengan kemerdekaan ekonomi agar kedaulatan bangsa terjaga.

"Kemerdekaan politik harus berjalan bersama kemerdekaan ekonomi demi menjaga kedaulatan bangsa. Tanpa kedaulatan ekonomi, bangsa menghadapi penjajahan dalam bentuk berbeda,"

Didin menegaskan perlunya memperkuat kemandirian industri, pemerataan kesejahteraan, dan penguasaan sektor strategis agar pembangunan tidak bergantung sepenuhnya pada kekuatan ekonomi global.

Isi buku dan rekomendasi untuk RUU

Buku berjudul "Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia" karya Agus Rizal dan Dedi Setiadi diluncurkan oleh Nusantara Centre. Penulis mengulas perjalanan pemikiran Sumitro secara kritis dan mengaitkannya dengan persoalan ekonomi kontemporer.

"Indonesia membutuhkan fondasi hukum yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan kesejahteraan sosial. Landasan tersebut harus sesuai amanat konstitusi dan asas kekeluargaan,"

Agus menyoroti isu kesenjangan, dominasi modal asing, lemahnya industrialisasi, dan rendahnya nilai tambah sumber daya. Buku ini mendorong agar RUU Perekonomian Nasional menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dan selaras dengan UUD 1945.

Respon tokoh dan hasil simposium

Simposium di RRI dihadiri tokoh pemerintahan, akademisi, pelaku usaha, dan aktivis. Direktur RRI Ignatius Hendrasmo menyambut baik forum tersebut sebagai ruang publik untuk menyebarluaskan gagasan strategis.

"Pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan investasi tanpa memperkuat pelaku usaha nasional,"

ucap Mukit Hendrayatno, Komisaris Utama Ethos Group. Ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk membangun pelaku usaha nasional yang tangguh.

CEO Nusantara Centre Yudhie Haryono menambahkan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan karakter kebangsaan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dedi Setiadi juga menyoroti pentingnya literasi ekonomi masyarakat sebagai fondasi perubahan.

Implikasi dan langkah ke depan

Para peserta menghasilkan rekomendasi untuk regulasi yang menguatkan sistem perekonomian nasional dan menegaskan agar kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama kebijakan ekonomi. Aktivis Hatta Taliwang berharap rekomendasi ini menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun RUU Perekonomian.

Peluncuran buku dan simposium diharapkan menghidupkan kembali diskursus nasionalisme ekonomi dan mendorong kebijakan yang memprioritaskan kemandirian, pemerataan, dan pengelolaan sumber daya strategis untuk masa depan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.