KemenHAM Dorong Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya Berkelanjutan
Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mendorong penyusunan kebijakan berkelanjutan untuk memastikan hak ekonomi, sosial, dan budaya terpenuhi secara optimal dan merata. Pernyataan itu disampaikan Plt. Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Sofia Alatas saat konferensi pers via Zoom di Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026. Langkah ini diarahkan agar perlindungan hak masyarakat menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional.
Negara harus berperan aktif
Sofia menegaskan bahwa peran negara bersifat aktif dalam pemenuhan hak. Menurutnya, tanpa kebijakan jangka panjang, kebutuhan masyarakat berisiko tidak terpenuhi secara merata. Ia menekankan pentingnya komitmen pemerintah untuk menjadikan pemenuhan hak sebagai prioritas kebijakan.
"Peran negara untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya haruslah menjadi peran aktif. Khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya,"
Kajian lintas pemangku kepentingan
Untuk memetakan kondisi pemenuhan hak selama dekade mendatang, KemenHAM mengusulkan kajian bersama pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan. Sofia menyebut masih ada sejumlah hak yang belum terpenuhi secara maksimal dan membutuhkan perhatian serius. Hasil kajian diharapkan menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
"Kita harus bersama-sama berperan, berkoordinasi, dan berkolaborasi untuk mewujudkan visi bahwa negara wajib memenuhi hak masyarakat. Pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan kewajiban negara,"
Masukan masyarakat sebagai penentu prioritas
Sofia menekankan pentingnya masukan dari masyarakat sipil dalam menentukan kelompok hak yang harus ditindaklanjuti dalam jangka pendek hingga panjang. Partisipasi publik dinilai krusial agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil warga. Dengan begitu, kebijakan menjadi lebih responsif dan inklusif.
"Kebijakan pemerintah ke depan harus disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini secara menyeluruh,"
Dampak pada perencanaan pembangunan nasional
KemenHAM berharap hasil kajian menjadi masukan bagi perencanaan pembangunan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sofia menilai pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penghormatan HAM memerlukan proses berkelanjutan dan konsisten lintas kementerian dan lembaga.
"Harapannya ini menjadi satu kegiatan yang mempunyai output dan rencana kerja yang tentunya nanti akan menjadi bagian tidak hanya dari kementerian. Tentunya untuk kementerian lembaga lainnya,"
Dengan arah tersebut, KemenHAM menempatkan pemenuhan hak sebagai landasan perumusan kebijakan publik. Ke depan, koordinasi lintas sektor dan pemantauan berkala akan menjadi kunci untuk mewujudkan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...