Indonesia Jadi Pusat Koordinasi Solidaritas Palestina Asia Pasifik

Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina (APCQP) resmi membuka kantor pusat di Matraman, Jakarta pada Jumat, 21 Agustus 2026. Pembukaan menegaskan penunjukan Indonesia sebagai pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina untuk kawasan Asia Pasifik.

Peresmian dan latar belakang

Upacara peresmian dihadiri tokoh masyarakat dan elemen sipil dari dalam negeri. Pembukaan ini merupakan tindak lanjut dari resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada 2025.

Konferensi tersebut melibatkan delegasi dari sekitar 20 negara dan menyepakati Indonesia sebagai markas besar koalisi. Keputusan itu diambil secara aklamasi, bukan melalui pemilihan formal.

Alasan Indonesia dipilih

Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan Indonesia dianggap strategis karena posisi agama, geografis, dan peran geopolitiknya. Dia menegaskan peran masyarakat sipil Indonesia sebagai modal kuat dalam dukungan kepada Palestina.

"Indonesia itu negara Muslim terbesar di dunia, dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis baik secara geografis maupun geopolitik. Itu sebabnya peran Indonesia sangat diharapkan dalam isu Palestina,"

Sudarnoto juga menyorot harapan internasional terhadap peran gabungan pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia dalam merespons krisis kemanusiaan di Gaza dan wilayah Palestina lainnya.

Peran kantor pusat dan fokus kerja

Kantor pusat APCQP akan menjadi pusat koordinasi gerakan masyarakat sipil Asia Pasifik. Fokus kerja meliputi advokasi, literasi publik, penguatan gerakan Sumud Flotilla, serta pembangunan jaringan solidaritas lintas negara dan sektor.

• Advokasi kebijakan dan diplomasi rakyat.
• Program literasi dan penyebaran informasi tentang situasi Palestina.
• Penguatan Sumud Flotilla dan aksi solidaritas praktis.
• Pembangunan jejaring organisasi sipil dan lembaga filantropi.

Sinergi masyarakat sipil dan pemerintah

Sudarnoto menilai kekuatan organisasi masyarakat dan filantropi Indonesia dapat menjadi pengungkit besar bila disinergikan. Dia menyerukan koordinasi yang lebih erat antara elemen sipil dan pemerintah untuk menghadapi tantangan yang ada.

"Tantangan yang dihadapi masyarakat Palestina dan Gaza hari ini luar biasa. Karena itu pemerintah harus memainkan peran penting dan masyarakat sipil terus bergerak,"

Dia menambahkan pentingnya memanfaatkan kepercayaan ini demi memperkuat dukungan bagi Palestina serta meyakinkan pemerintah bahwa masyarakat sipil bertindak selaras dengan kebijakan kemanusiaan.

Proyeksi dan implikasi

Pendirian kantor pusat di Jakarta diharapkan memperkuat koordinasi antarnegara di kawasan. Dengan adanya pusat ini, aktivitas advokasi dan bantuan diperkirakan menjadi lebih terorganisir dan terukur.

Sementara itu, APCQP menempatkan Indonesia sebagai hub regional yang mempertemukan organisasi sipil, lembaga filantropi, dan kelompok solidaritas untuk mendukung hak dan kemanusiaan Palestina.