FPRMI Aceh 2026-2029 Dilantik, 18 Pengurus Resmi Menjabat

Banda Aceh — Sebanyak 18 pengurus Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) Provinsi Aceh untuk periode 2026–2029 resmi dilantik, Rabu (14/10), di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh. Pelantikan dipimpin oleh Ketua Umum Bernadus Wilson Lumi dan menempatkan Muhammad Saleh sebagai ketua periode baru.

Pelantikan dan tujuan kepengurusan baru

Acara pelantikan menandai pengesahan struktur organisasi FPRMI Aceh yang akan bertugas selama tiga tahun ke depan. Kepengurusan baru itu diharapkan menjadi motor untuk memperkuat soliditas organisasi dan meningkatkan kapasitas pimpinan redaksi dalam menjawab dinamika industri media.

Hal ini penting mengingat tantangan jurnalistik saat ini meliputi peralihan ke platform digital, penyebaran informasi cepat, dan kebutuhan menjaga kualitas pemberitaan.

Pesan Wakil Wali Kota Sabang

Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Junus, hadir pada pelantikan dan menyampaikan ucapan selamat sekaligus pesan agar pengurus baru menjalankan amanah dengan baik. Ia menekankan pentingnya profesionalisme serta kepatuhan pada kode etik jurnalistik.

"Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik. Karena itu, profesionalisme dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik perlu terus dijaga," — Suradji Junus.

Harapan sinergi pemerintah dan pers

Suradji juga mendorong terjalinnya sinergi yang lebih erat antara pemerintah dan insan pers. Menurutnya, kolaborasi itu diperlukan untuk memastikan keterbukaan informasi publik dan penyampaian berita pembangunan yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Kami berharap pers dan pemerintah dapat terus menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik. Dengan begitu, informasi mengenai pembangunan dapat tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam memajukan daerah," — Suradji Junus.

Implikasi dan langkah ke depan

Pelantikan ini memberi momentum bagi FPRMI Aceh untuk memperkuat peran redaksi dalam era digital. Kepengurusan baru diharapkan menyusun program pelatihan, penjagaan kode etik, dan strategi komunikasi yang mendukung keterbukaan informasi.

Keberlanjutan sinergi antara pemerintah dan pers akan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pengurus baru dalam menjaga kualitas informasi publik dan mendukung pembangunan daerah.