Pengurus FPRMI Aceh 2026–2029 Dilantik di Anjong Mon Mata

Banda Aceh — Pengurus Forum Pemimpin Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) Aceh periode 2026–2029 akan dilantik oleh Ketua Umum FPRMI, Bernadus Wilson Lumi, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu, 14 Oktober 2026, mulai pukul 20.00 WIB. Acara pelantikan dimaksudkan untuk mengukuhkan kepengurusan dan memperkuat sinergi antar-pemimpin redaksi di provinsi itu.

Persiapan Pelantikan Selesai

Ketua FPRMI Aceh, Muhammad Saleh, menyatakan seluruh persiapan acara telah rampung dan panitia siap menyukseskan proses pelantikan malam ini. Menurutnya, momentum ini penting untuk memperkuat kolaborasi media lokal.

"Alhamdulillah, seluruh persiapan pelantikan sudah rampung. Insyaallah, malam ini pengurus FPRMI Aceh akan resmi dilantik oleh Ketua Umum Bernadus Wilson Lumi," ujar Muhammad Saleh saat ditemui Rabu sore.

Muhammad Saleh dan jajaran pengurus menyambut kedatangan Ketua Umum beserta rombongan di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Aceh Besar, pada Rabu sore sebelum acara dilanjutkan ke lokasi pelantikan.

Agenda Diskusi Hukum Pers

Rangkaian kegiatan FPRMI Aceh tidak berhenti pada pelantikan. Pada Kamis, 15 Oktober 2026, FPRMI akan menggelar diskusi bertema "Potensi Jerat Pidana dalam Produk Jurnalistik" untuk memperdalam pemahaman hukum bagi insan pers.

Diskusi dijadwalkan menghadirkan sejumlah narasumber kunci:

• Kepala Divisi Humas Mabes Polri
• Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil
• Dr. Yusrizal, dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal)
• Untung Kurniadi, penasihat FPRMI

Kegiatan ini dirancang sebagai ruang dialog untuk memetakan risiko hukum yang mungkin timbul dari produk jurnalistik dan mencari solusi agar praktik pemberitaan tetap profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dampak untuk Jurnalistik Aceh

Dengan pelantikan dan rangkaian diskusi tersebut, FPRMI Aceh berharap dapat meningkatkan profesionalisme wartawan dan pemimpin redaksi. Pengurus baru diharapkan mendorong praktik jurnalistik yang bertanggung jawab sekaligus memperkuat kebebasan pers dalam koridor hukum.

Pelantikan juga dimaknai sebagai momentum mempererat kerja sama antar-media di tingkat provinsi, sehingga dapat menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan berintegritas.

Ke depan, FPRMI Aceh akan memantau implementasi rekomendasi dari diskusi hukum untuk mengurangi potensi sengketa pidana akibat produk jurnalistik, sambil terus mendorong peningkatan kapasitas profesional insan pers di daerah.