Ketua Pujakesuma Kritik 34 Anggota DPRD soal Mosi Tidak Percaya

DELISERDANG — Ketua Umum DPP Pujakesuma, Eko Sopianto SE, mengecam aksi mosi tidak percaya yang diajukan 34 anggota DPRD Deliserdang terhadap pimpinan DPRD, Rabu (14/10). Eko menyebut mosi itu tak berdasar dan salah sasaran karena pimpinan DPRD dinilai satu-satunya yang berani mengkritik kebijakan Bupati Asri Ludin Tambunan yang dinilai tidak pro-rakyat.

Kritik terhadap mosi dan soal pergeseran anggaran

Eko mempertanyakan konsistensi 34 anggota dewan yang mengajukan mosi. Menurutnya mereka tidak transparan soal pergeseran anggaran yang terjadi di kabupaten tersebut. Eko memaparkan data nilai pergeseran dan menantang sikap para penggugat.

“Apakah 34 dewan yang melakukan mosi tidak percaya itu bertanggung jawab soal pergeseran anggaran yang menyimpang yang terjadi selama ini? Data yang ada, pergeseran anggaran yang sudah dikerjakan dan selesai dari total anggaran pergeseran Rp 503 miliar mencapai Rp493.851.247.000 atau Rp493,8 miliar. Hampir selesai semua. Mereka ikut setujui atau diam saja?”

Siapa pimpinan DPRD yang menjadi sasaran?

Eko menyinggung nama pimpinan DPRD yang menjadi target mosi. Ia menyebut ketua dan tiga wakil ketua yang mendapat surat mosi tidak percaya, termasuk dari ormas atau partai yang terkait.

• Zakky Shahri (Ketua, Gerindra)
• Agustiawan Saragih (Wakil, PDIP)
• Kuzu Serasi Wilson Tarigan (Wakil, Nasdem)
• Hamdani Syahputra (Wakil, Golkar)

Kasus penyegelan sekolah dan gaji guru

Eko menilai banyak anggota dewan bungkam saat terjadi persoalan krusial. Ia menyorot penyegelan lahan sekolah Al Washliyah di Galang dan masalah pembayaran guru honorer serta PPPK yang tidak digaji dari APBD Deliserdang.

Menurut Eko, penyegelan lahan seluas 35.500 meter persegi di Desa Patumbukan, Galang, dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan dijaga Satpol PP pada 13 Juli 2025. Pimpinan DPRD kemudian membuka segel pada 14 Juli 2025.

“Yang berani melawan dan buka paksa segel itu Pimpinan DPRD, Ketua Zakky Shahri dan Wakil Ketua Hamdani Syahputra. Itu fakta. Sampai DPP Gerindra Pusat turun tangan bela Pimpinan DPRD.”

Eko juga menegaskan bahwa pimpinan DPRD pernah mendorong agar gaji guru honorer dan PPPK dimasukkan ke APBD, namun usulan itu ditolak Bupati sehingga hingga kini sebagian guru belum menerima gaji.

Waspada skema P-APBD 2026 dan R-APBD 2027

Eko meminta pimpinan DPRD mewaspadai potensi gagal P-APBD 2026 yang bisa memindahkan kegiatan tanpa perencanaan ke R-APBD 2027. Ia mengingatkan agar pemilahan anggaran bencana dilakukan tegas, sehingga tidak semua anggaran dibungkus sebagai bencana.

“Kita khawatir skemanya dimasukkan ke R-APBD 2027, hal ini apabila tidak ada perencanaannya... Kalau memang untuk bencana alam, harus jelas. Jangan semua dibungkus bencana alam. Pimpinan DPRD harus pilah betul di R-APBD 2027 nanti.”

Eko menegaskan Pujakesuma memperhatikan Deliserdang karena basis massa organisasi dan kampung halamannya. Ia menilai pimpinan DPRD telah menjalankan fungsi check and balance dan meminta dukungan rakyat agar fungsi itu tetap berjalan.