PDIP Bentuk Tim Evaluasi Revisi UU Pemilu untuk Persiapan 2029

Jakarta — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membentuk tim khusus untuk mengevaluasi revisi UU Pemilu dan menyusun strategi menghadapi Pemilu 2029. Langkah ini diumumkan pada 30 Mei sebagai bagian persiapan partai menyambut kontestasi politik lima tahunan.

Tim evaluasi: tujuan dan ruang lingkup

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengatakan tim itu bertugas menelaah aturan pemilu dan merancang persiapan partai hingga 2029. Tujuannya agar PDIP memiliki pijakan kebijakan yang jelas bila aturan kepemiluan berubah.

"Di PDI Perjuangan kita sudah membentuk tim yang akan melakukan evaluasi terhadap undang-undang pemilu dan persiapan-persiapan menuju pada Pemilu tahun 2029,"

Mengapa revisi UU penting

PDIP menilai revisi UU Pemilu akan menentukan desain penyelenggaraan pemilu: dari mekanisme pemilihan legislatif hingga pilpres dan pilkada. Karena itu, partai memantau perkembangan pembahasan sebagai bagian strategis persiapan politik.

Proses legislasi: DPR, Komisi II, atau pemerintah?

Andreas menyebut pembahasan revisi kini berada di DPR, khususnya di Komisi II. Namun ia mendengar adanya kemungkinan perubahan mekanisme, di mana pemerintah menjadi pengusul inisiatif revisi.

"Ya itu di Komisi II, tapi yang saya dengar kemarin katanya ini akan dialihkan ke pemerintah, jadi inisiatifnya adalah pemerintah,"

Peralihan inisiatif ini berpotensi mengubah dinamika pembahasan dan jadwal legislasi.

Pandangan pimpinan DPR dan tahapan pembahasan

Ketua DPR, Puan Maharani, menyatakan RUU Pemilu belum dibahas di DPR karena pembicaraan masih berlangsung di tingkat ketua umum partai politik.

"Saat ini kami masih membicarakannya dengan ketua-ketua partai politik,"

Puan menegaskan tujuan revisi adalah memastikan pemilu berlangsung jujur, adil, dan efisien, serta memberi manfaat bagi bangsa.

Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda, mengusulkan pembahasan berlangsung dua tahap:

• Penjaringan aspirasi publik dan masukan pemangku kepentingan.
• Pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk membahas daftar inventarisasi masalah dan pandangan fraksi.

Hingga kini belum ada kepastian jadwal untuk forum-forum tersebut.

Implikasi dan langkah berikutnya

Dengan pembentukan tim evaluasi PDIP, persaingan politik menuju 2029 mulai mengerucut ke strategi partai dan tata aturan pemilu. Perubahan inisiatif pembahasan dan jadwal di DPR akan menentukan langkah berikutnya, baik untuk partai politik maupun penyelenggara.