PDI Perjuangan Soroti Tingginya SILPA dan Minta Evaluasi APBD Tulungagung

Tulungagung — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tulungagung meminta evaluasi serius terhadap tingginya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) APBD Tahun Anggaran 2026. Permintaan itu disampaikan dalam pendapat akhir fraksi pada rapat paripurna pembahasan Ranperda Perubahan APBD, Rabu, 16 September 2026.

Sorotan utama: SILPA dan perencanaan

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Samsul Huda, menegaskan bahwa tingginya SILPA tidak boleh disebabkan oleh program yang tidak terlaksana. Ia menekankan perlunya perbaikan perencanaan agar anggaran benar-benar terserap untuk kepentingan masyarakat.

"Pemkab Tulungagung harus memperbaiki kualitas perencanaan dan memastikan APBD benar-benar terserap untuk kepentingan rakyat."

Penegasan soal PPPK dan bimbingan teknis

Fraksi juga meminta pemerintah kabupaten memberikan honor atau gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu secara merata, adil, dan layak. Selain itu, mereka mendorong pelaksanaan bimbingan teknis bagi seluruh bendahara sekolah dan kepala sekolah yang baru dilantik.

Pelayanan sosial terpadu

Menyikapi permasalahan sosial, fraksi mendorong pembentukan tim lintas OPD untuk menyusun Sistem Pelayanan Terpadu Orang Terlantar dan ODGJ terlantar Kabupaten Tulungagung. Tim yang diusulkan meliputi Dinas Sosial, Satpol PP, RSUD, Bagian Hukum, serta pemerintah kecamatan dan desa.

"Kami mendorong Pemkab Tulungagung untuk melakukan pengadaan mobil ambulance dan Rumah Rehabilitasi Sosial untuk menunjang Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat."

Kesehatan: UHC dan kapasitas RS

Dalam catatan akhir fraksi, capaian Universal Health Coverage (UHC) Tulungagung yang belum mencapai target nasional jadi perhatian. Fraksi meminta evaluasi dan langkah konkret agar masyarakat miskin dan rentan mendapatkan jaminan dan akses pelayanan kesehatan layak.

Samsul juga menyoroti kekurangan tenaga medis di Unit Gawat Darurat (UGD) dan kapasitas ruang rawat inap di RSUD dr. Iskak sebagai kendala peningkatan layanan kesehatan.

"Kita juga menyoroti rendahnya tenaga medis, khususnya dokter jaga dan tenaga perawat di Unit Gawat Darurat (UGD), serta kapasitas ruang rawat inap di RSUD dr Iskak agar pelayanan kesehatan masyarakat bisa terus meningkat."

Catatan lain: PDAM, pendidikan, dan efektivitas APBD

Fraksi mengusulkan agar perusahaan daerah, khususnya PDAM, memanfaatkan dana deposit sebesar Rp3,1 miliar untuk meningkatkan pelayanan dan reaktivasi sambungan rumah. Di sektor pendidikan, fraksi mendorong penambahan armada bus sekolah untuk mempermudah akses peserta didik.

• Perbaikan perencanaan APBD agar serapan anggaran optimal
• Pemberian honor PPPK yang layak dan merata
• Bimbingan teknis bendahara sekolah dan evaluasi ASN
• Pembentukan tim lintas OPD untuk layanan orang terlantar dan ODGJ
• Peningkatan kapasitas kesehatan dan pemenuhan UHC
• Optimalisasi dana PDAM dan penambahan bus sekolah

Penutup

Fraksi PDI Perjuangan menutup pendapat akhir dengan menegaskan prinsip penerapan APBD 2026 harus lebih efektif, efisien, transparan, tepat sasaran, dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Langkah evaluasi dan perbaikan disebut penting untuk memastikan anggaran berdampak langsung pada kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan pelayanan publik.

"Prinsipnya kita meminta pelaksanaan APBD 2026 ini bisa lebih efektif, efisien, transparan, tepat sasaran, dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat terutama kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan pelayan publik."