DPRD Bojonegoro Kawal Distribusi Air Bersih Hadapi Krisis
BOJONEGORO — Natasha Devianti, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro, turun langsung mengawal penyaluran air bersih rutin untuk merespons krisis air yang melanda beberapa kecamatan. Aksi ini berlangsung melalui koordinasi intensif dengan BPBD Kabupaten Bojonegoro dan DPC PDI Perjuangan setempat pada pertengahan September 2026.
Langkah cepat dilakukan agar pasokan air sampai ke titik-titik yang paling membutuhkan. Pengiriman air dijadwalkan setiap hari ke berbagai desa terdampak, termasuk kegiatan distribusi ke wilayah Sumberrejo pada Selasa (15/9/2026).
Koordinasi di lapangan dan penyaluran air
Natasha menjelaskan timnya bergerak bersama BPBD dan jajaran partai untuk memastikan kiriman air terus mengalir. Mereka menyiapkan rute harian sesuai kondisi lapangan dan daftar desa yang paling parah mengalami kekeringan.
"Kita juga sudah koordinasi dengan BPBD. Jadi, biar ada kiriman air terus,"
Selain mengawal distribusi, tim meminta pemerintah desa memberi laporan cepat bila muncul titik-titik baru yang membutuhkan dropping air. Pendekatan ini dimaksudkan agar respons lebih terarah dan tidak terjadi tumpang tindih bantuan.
Data wilayah terdampak
BPBD Bojonegoro mencatat kenaikan signifikan wilayah terdampak kekeringan dalam beberapa minggu terakhir. Perbandingan data menunjukkan peningkatan luas dan kebutuhan distribusi.
| Periode | Jumlah Desa | Jumlah Kecamatan |
|---|---|---|
| 31 Agustus 2026 | 30 desa | 13 kecamatan |
| 14 September 2026 | 72 desa | 18 kecamatan |
Hingga laporan terakhir, BPBD telah memfasilitasi 418 kali dropping air bersih ke berbagai titik terdampak. Angka ini meningkat seiring meluasnya area kekeringan.
Antisipasi BPBD dan imbauan penggunaan air
Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi, memperingatkan kondisi berpotensi makin luas. Prediksi cuaca menunjukkan musim kemarau bisa berlanjut hingga Desember 2026 atau bahkan Januari 2027.
"Masih berpotensi meluas. Prediksi kemarau masih berlangsung hingga Desember nanti, atau Januari,"
BPBD terus memantau desa-desa rawan dan meminta peran aktif pemerintah desa dalam melaporkan penurunan sumber air. Selain itu, ada imbauan kepada warga untuk menghemat penggunaan air selama musim kemarau.
Ke depan, pemerintah daerah dan organisasi relawan akan menyesuaikan pola distribusi berdasarkan laporan lapangan. Upaya bersama ini diharapkan meredam dampak krisis sambil menunggu kondisi musim kembali normal.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Bupati Blitar Tegaskan Koordinasi dengan Umat Katolik
Bupati Rijanto terima audiensi Romo Djatmiko (15/9/2026) dan minta koordinasi berkelanjutan agar kegiatan um...
Surabaya Terapkan Bendera Hitam untuk PD Gagal Bina Kampung Pancasila
Wali Kota Surabaya beri sanksi bendera hitam bagi PD yang gagal membina Kampung Pancasila; bendera putih unt...
Amin Thohari Salurkan Bantuan Air di Kedungadem Bojonegoro
Amin Thohari salurkan bantuan air bersih di Kedungadem, Bojonegoro, sebagai respons krisis air akibat kemara...
DPRD dan Pemkot Sepakati P-APBD Surabaya 2026, Pendidikan & Kesehatan Prioritas
DPRD dan Pemkot Surabaya menyepakati P-APBD 2026; belanja naik Rp151,63 miliar dengan prioritas kuat pada pe...
DPRD dan Pemkot Setujui P-APBD Surabaya 2026, Pendidikan & Kesehatan Jadi Prioritas
DPRD dan Pemkot Surabaya setujui P-APBD 2026; belanja naik Rp151,63 miliar dengan prioritas pendidikan, kese...
DPRD Magetan Tinjau Gudang Pengepul Kentang yang Overload
Komisi B DPRD Magetan meninjau gudang pengepul kentang yang overload akibat antrean distribusi; DPRD minta k...