DPRD Jember Bentuk Pansus untuk Kajian Hibah Tanah Kejari
Jember, 28 Oktober 2026 — DPRD Kabupaten Jember membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengkaji rencana hibah tanah seluas 27.153 meter persegi di Kedawung, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, kepada Kejaksaan Negeri Jember. Pansus ditugaskan menelaah status kepemilikan, kelengkapan dokumen, dan alasan kebutuhan kantor baru sebelum DPRD memutuskan persetujuan.
Pembentukan pansus dan susunan
Pembentukan pansus disahkan dalam rapat paripurna DPRD. Ketua Komisi C, Ardi Pujo Prabowo, ditunjuk sebagai ketua pansus, sedangkan Ikbal Wilda Fardana menjadi wakil ketua.
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mengatakan pansus akan bekerja secara menyeluruh dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Pansus mulai bekerja sejak ditetapkan dalam rapat paripurna. Sesuai tata tertib DPRD, masa kerja pansus dibatasi paling lama enam bulan untuk mengkaji rencana pelepasan aset daerah tersebut sebelum diputuskan lebih lanjut,"
Detail lahan dan alasan pengajuan
Lahan yang diusulkan untuk dihibahkan berada di lingkungan Kedawung, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang. Luasnya tercatat 27.153 meter persegi. Pemerintah daerah mengajukan permohonan hibah melalui surat Bupati tertanggal 20 Oktober 2026.
Alasan pengajuan adalah rencana pembangunan kantor baru Kejaksaan Negeri Jember. Pemerintah daerah menilai gedung saat ini di Jalan Karimata sudah tidak representatif untuk kebutuhan pelayanan dan operasional Kejari.
Ruang lingkup kajian pansus
Pansus diminta menelaah beberapa aspek sebelum DPRD memberikan persetujuan. Fokus kajian meliputi:
- Status kepemilikan tanah dan potensi sengketa
- Kelengkapan dokumen administratif dan legalitas
- Kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang
- Urgensi dan manfaat publik dari pembangunan kantor baru
Widarto menegaskan bahwa meski kebutuhan kantor menjadi alasan utama, hal itu tidak menghapus kewajiban pemeriksaan legalitas dan prosedural.
Proses dan batas waktu
Keputusan pembentukan pansus mengikuti rekomendasi Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. Sesuai tata tertib DPRD, pansus memiliki masa kerja paling lama enam bulan untuk menyelesaikan kajian.
Setelah laporan pansus selesai, DPRD akan mempertimbangkan hasil kajian sebelum memutuskan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan hibah.
Implikasi dan langkah selanjutnya
Keputusan pansus akan menentukan langkah selanjutnya terkait pelepasan aset daerah. Jika disetujui, proses administratif hibah dan penyesuaian perencanaan pembangunan kantor Kejari akan dimulai. Jika terdapat kekurangan dokumen atau masalah status tanah, pansus dapat merekomendasikan perbaikan atau penolakan.
Pemantauan publik terhadap proses ini dinilai penting agar penggunaan aset daerah berjalan transparan dan sesuai aturan.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Kediri Petakan Daerah Rawan Bencana Jelang Peralihan Musim
Bupati Kediri minta pemetaan daerah rawan bencana dan mitigasi jelang peralihan musim untuk antisipasi keker...
Lumajang Salurkan BLT DBHCHT Rp600.000 untuk 300 Petani Tembakau
Lumajang menyalurkan BLT DBHCHT Rp600.000 kepada 300 petani dan buruh tani tembakau di Yosowilangun Kidul pa...
Eri: Warga Surabaya Diminta Terus Jadi Pahlawan Gotong Royong
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak warga jadi pahlawan lewat kepedulian sosial dan gotong royong pada p...
Puan: DPR Tindaklanjuti HMP Pemakzulan Gibran Usai Sidang
Puan Maharani mengatakan DPR akan menindaklanjuti usulan HMP terhadap Wakil Presiden Gibran setelah pembukaa...
DPRD Minta DLH Perbaiki Pengawasan Solar Truk Sampah
DPRD Surabaya minta DLH perbaiki pengawasan penggunaan solar truk sampah setelah dugaan penyalahgunaan melib...
Pemkab Blitar Kembangkan Pasar Kanigoro Jadi Mal Pelayanan Publik
Pemkab Blitar merencanakan revitalisasi Pasar Kanigoro menjadi Mal Pelayanan Publik terintegrasi pasar moder...