DPRD Jatim Minta Prioritas Konservasi dan Efisiensi Irigasi

SURABAYA — Komisi D DPRD Jawa Timur meminta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) memprioritaskan konservasi sumber air, meningkatkan efisiensi irigasi, dan mengendalikan kehilangan air. Permintaan ini muncul untuk menutup kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan air yang diperkirakan mencapai 2,8 miliar meter kubik.

Kesenjangan ketersediaan air di Jawa Timur

Anggota Komisi D, Martin Hamonangan, menyatakan kebutuhan air provinsi ini diperkirakan sebesar 22,2 miliar meter kubik, sementara ketersediaannya sekitar 19,4 miliar meter kubik. Kondisi itu menciptakan defisit yang harus segera ditangani agar pasokan untuk masyarakat dan pertanian tidak terganggu.

"Jawa Timur terancam defisit ketersediaan air. Kebutuhan 22,2 miliar meter kubik, sementara ketersediaan air 19,4 miliar meter kubik. Ada defisit 2,8 miliar meter kubik,"

Permintaan ke PU SDA dan kaitan RAPBD 2027

Martin menegaskan kesenjangan ini perlu menjadi fokus pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2027. Ia meminta program pengelolaan sumber daya air diarahkan pada hasil yang terukur, bukan sekadar kegiatan fisik semata.

Menurut Komisi D, setiap kegiatan harus memiliki indikator hasil, kondisi awal, lokasi pelaksanaan, dan jumlah penerima manfaat. Hal ini dimaksudkan agar efektivitas anggaran dapat dievaluasi berdasarkan dampak nyata di lapangan.

"Untuk itu, setiap kegiatan wajib memiliki indikator hasil, kondisi awal, lokasi, dan jumlah penerima manfaat,"

Distribusi anggaran irigasi dan penanganan banjir

Komisi D juga menyoroti distribusi paket pekerjaan irigasi yang belum merata. Dari 26 paket pekerjaan untuk mendukung program prioritas, alokasi dinilai terkonsentrasi di beberapa kabupaten, khususnya Blitar dan Tulungagung.

Martin meminta penentuan lokasi pekerjaan didasarkan pada tingkat kerusakan dan kebutuhan di seluruh daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi. Dengan pendekatan ini, alokasi anggaran diharapkan lebih sesuai kondisi lapangan.

Selain itu, penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu berdasarkan wilayah sungai dari hulu hingga hilir. Fokus tidak boleh hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada indikator yang mengukur pengurangan luas genangan, durasi banjir, dan dampak terhadap masyarakat.

"Harus menggunakan pendekatan wilayah sungai dari hulu hingga hilir dan tetapkan indikator pengurangan luas, durasi, serta dampak genangan," tegas Martin.

Harapan dan tindak lanjut

Komisi D berharap pembahasan RAPBD 2027 menghasilkan program sumber daya air yang lebih terarah, merata, dan terukur. Prioritas konservasi sumber air, peningkatan efisiensi irigasi, serta pengendalian banjir perlu berjalan beriringan untuk memberikan manfaat nyata bagi warga Jawa Timur.

Dengan indikator yang jelas, efektivitas belanja daerah dapat dipantau berdasarkan penurunan defisit dan perbaikan layanan irigasi kepada masyarakat dan petani.