DPRD Malang Dukung Kenaikan Insentif Guru dengan Syarat

MALANG — Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, menyatakan dukungan terhadap rencana kenaikan insentif untuk guru PAUD, guru swasta, dan tenaga pendidik madrasah pada Rabu (28/10/2026), namun menekankan perlunya validitas data dan verifikasi anggaran sebelum kebijakan dijalankan. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah memastikan data penerima, kelengkapan administrasi, dan kemampuan fiskal daerah agar program berjalan berkelanjutan.

Dukungan dengan catatan

Darmadi menyambut inisiatif peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai langkah penting. Namun, ia memperingatkan agar kebijakan tidak diberlakukan terburu-buru tanpa mekanisme yang jelas. Menurutnya, proyeksi penurunan transfer dana pusat pada 2027 harus diperhitungkan saat menyusun skema pembiayaan.

"Pada prinsipnya, saya mendukung apa yang disampaikan Pak Bupati untuk menaikkan insentif itu. Tapi pemerintah tidak boleh terburu-buru tanpa menyiapkan mekanisme verifikasi data dan skema pembiayaan yang kuat,"

Tiga prioritas verifikasi dan anggaran

Darmadi menegaskan ada tiga hal prioritas yang harus disiapkan sebelum realisasi kebijakan. Ketiganya dimaksudkan agar penyaluran tepat sasaran dan tidak terhambat persoalan administrasi.

• Penyelarasan data antarinstansi untuk memastikan akurasi calon penerima.
• Pemeriksaan kelengkapan dokumen berdasarkan evaluasi penyaluran tahun-tahun sebelumnya.
• Perhitungan anggaran realistis yang mencakup jumlah penerima, besaran kenaikan, dan kemampuan APBD.

"Pendataan dan verifikasi calon penerima menjadi bagian penting dalam persiapan. Dengan begitu, penyaluran insentif diharapkan berjalan lebih lancar dan tidak terkendala persoalan administrasi,"

Pemutakhiran data dan koordinasi

Selain skema insentif, Darmadi mendorong optimalisasi pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik), khususnya untuk guru swasta. Menurutnya, pendataan yang rapi membantu tenaga pendidik mengakses program pusat seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG) sesuai persyaratan.

Ia juga meminta agar Pemkab Malang memperkuat koordinasi lintas instansi dan kementerian untuk memperjelas mekanisme serta regulasi program. Langkah ini dianggap penting untuk menghindari kebijakan yang hanya berhenti pada wacana.

Harapan dan kelanjutan

Darmadi berharap kenaikan insentif tidak sekadar janji, melainkan terealisasi dengan tata kelola yang baik. Ia menegaskan bahwa persiapan administrasi, data valid, dan pembiayaan terukur adalah syarat agar kebijakan memberi manfaat nyata bagi guru PAUD, guru swasta, dan tenaga pendidik madrasah di Kabupaten Malang.

"Saya ingin cita-cita itu terealisasi. Artinya, ya harus ditata sedemikian rapi sejak awal,"